Wako Fadly Amran Sampaikan KUA PPAS APBD 2023

Fadly juga menyampaikan target yang akan dicapai terkait dengan sasaran pembangunan berdasarkan Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Pertama, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,91 persen dengan laju inflasi sebesar 2,5 persen. Hal ini berdasarkan evaluasi terhadap kondisi 2021 dan pengaruh kinerja perekonomian nasional yang menunjukkan progres membaik pada 2022 ini. Sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2023.

Kemudian, Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ditargetkan sebesar 5,64 persen dan 4,47 persen. Hal ini didukung dengan upaya dilaksanakannya peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, penyebarluasan informasi, pasar kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Baca juga: Program Smart Surau, Wawako Maigus Nasir: Tahap Awal Dipilih Satu Masjid Tiap Kelurahan untuk Contoh

Selanjutnya, PDRB perkapita ADHB ditargetkan mencapai Rp66,90 juta dan PDRB perkapita ADHK diperkirakan mencapai Rp48,01 juta pada 2023. Hal ini didorong oleh kembali mulai tumbuhnya aktivitas ekonomi pascapandemi.

Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023, Pemko menargetkan sebesar 78,64 dan Indeks Gini Ratio dapat ditekan pada angka 0,306. "Pencapaian target-target tersebut tentunya harus diiringi arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan yang jelas," sampainya.

Memperhatikan tema pembangunan Kota Padang Panjang 2023, "Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mewujudkan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat", dan tema Provinsi Sumatera Barat, "Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi", serta tema pembangunan nasional "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", Fadly pun menetapkan prioritas pembangunan Padang Panjang 2023.

"Di antaranya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah yang diarahkan pada pemulihan ekonomi yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Seperti penurunan aktivitas perdagangan akibat pembatasan sosial, penurunan aktivitas pariwisata yang berdampak berkurangnya kunjungan wisata dan penurunan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum serta penurunan mobilitas masyarakat," paparnya.

Selain itu, diprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana pasar sebagai pusat perdagangan, peningkatan aktivitas rumah wirausaha guna mendorong tumbuhnya UKM. Di samping itu juga upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian dan peternakan, peningkatan pemasaran pariwisata, seni dan budaya.

Termasuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mendukung fokus reformasi jaring pengaman sosial dalam menghadapi dampak akibat pandemi Covid-19. Prioritas ini dilaksanakan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti bantuan sandang dan pangan, bantuan beasiswa anak miskin dan berprestasi, pemberian jaminan kesehatan, rehab rumah tak layak huni serta bantuan usaha.

Sedangkan untuk penanganan terhadap pengangguran dilakukan peningkatan keterampilan bagi pencari kerja dan menjalin kerja sama dengan mitra-mitra penyedia pelatihan dan lapangan kerja.

Penulis: Imel
Editor: BiNews