Hidayat: Pak Gub dan Pak Wagub Yth, Segera Bayar Honor Guru-Guru Honorer di Pessel!

PADANG, binews.id -- Belum dibayarkannya uang honor ratusan guru honor SMA se-Kabupaten Pesisir Selatan oleh Pemrov Sumbar sejak empat bulan belakangan ini membuat Hidayat, Anggota DPRD Sumbar kaget dan prihatin.

"Masa sudah empat bulan uang honor para guru guru honor yang mengajar di SMA se Kabupaten Pesisir Selatan belum dibayarkan. Kan, anggarannya sudah kita setujui di APBD 2022. Sudahlah jumlahnya tidak sebarapa, tidak pula dibayarkan. Ini bisa disebut zolim namanya," kata Hidayat kepada wartawan pada Rabu, (31/8).

Hidayat mengaku mendapatkan informasi dari Novermal Yuska, Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Selasa kemarin. "Ya, benar. Saya mendapatkan informasi langsung dari sahabat saya Novermal Yuska, Anggota DPRD Pessel kemarin, jelas saya kaget sekaligus prihatin," aku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar ini.

Dijelaskannya, setelah mendapat informasi tersebut Hidayat langsung mengkonfirmasikannya dengan Dinas Pendidikan Sumbar. "Pihak Dinas Pendidikan Sumbar mengakui bahwa uang honor para guru honor SMA se Pessel belum dibayarkan karena Kacabdin defentifnya belum ada. Kacabdin sebelumnya dipercaya Gubernur menjadi salah seorang Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Sumbar, sehingga belum ada pejabat Cabang Dinas yang dapat membuat SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga honor tersebut belum bisa diproses. Kita sudah usulkan penggantinya, namun belum ada keputusan," ujar pejabat Diknas aku Hidayat.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar: Kadisdik Harus Sinkron dengan Kebijakan Pusat

Persoalan tersebut juga disampaikan Hidayat kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius. Via telepon, Kadis mengakui kondisi tersebut dan berharap usulan Kacabdin yang diusulkan Dinas dapat segera ditetapkan sehingga proses administrasi keuangan terutama pembayaran honor guru honor dapat dilaksankan, aku Barlius seperti dituturkan Hidayat.

Terakhir, Rabu (31/8) pagi ini. Informasinya sahabat saya Novermal Yuska terus memperjuangkan dengan mendatangi rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekdaprov Sumbar. Namun tampaknya belum berhasil ditemui untuk menyampaikan kondisi tersebut.

"Kita patut apresiasi upaya dari Saudara Novermal Yuska untuk memperjuangkan nasib guru guru honor ini walau pengelolaan pendidikan menengah bukan termasuk kewenangan Pemkab Pessel. Walau beda Partai, saya terima kasih dan apresiasi, mari kita bersama sama memperjuangkan hak para guru honor ini, Pemerintah Daerah tidak boleh main main soal pendidikan. Pak Gub dan Pak Wagub, segeralah bayarkan hak para guru honor tersebut. Walau jumlahnya tidak seberapa, tapi bagi mereka sangat membutuhkan," harap Hidayat.

Melihat kondis tersebut, Hidayat mengira ada persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan yang dipimpin Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audi Joenaldy sehingga untuk urusan sepele ini saja ditelantarkan.

Baca juga: Pemko Gelar Bimtek Membaca Nyaring bagi Guru, Pustakawan, Pegiat Literasi dan Orang Tua

"Bahkan parahnya, ada dugaan bahwa keterlambatan penetapan Kacabdin defenitif tersebut disebabkan adanya upaya tarik menarik politik soal siapa yang akan dijadikan Kacabdin. Pointnya, saya minta Pemrov segera menuntaskan masalah ini. Minimal September sudah dibayarkan. Kedepan jangan terjadi lagi, berpikir dan bertindaklah komprehensif sebelum mengambil keputusan. Gubernur mesti tegas dan segera ambil keputusan tanpa ada tekanan pihak manapun," harap Anggota Komisi V DPRS Sumbar ini.

Penulis: Imel
Editor: BiNews