Pemkab Batu Bara Batalkan Pembangunan Kantor Bupati Sistem Multi Years

"Fraksi Partai Golkar berharap kejadian seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Perlu kami tegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar tidak akan melampaui kewenangan dalam bekerja. Yang kami lakukan dalam meyampaikan saran pendapat kritisi serta penolakan merupakan bagian dari tugas dan fungsi yang kami jalankan sebagai anggota DPRDyaitu pengawasan", tegas Rizky.

Untuk mengindari kejadian serupa dikemudian hari, FPG juga menyarankan kepada pihak Eksekutif dan Legislatif kedepannya untuk mencari referensi dan landasan hukum yang menjadi yuris prudensi dalam memutuskan suatu kebijakan agar melakukan konsultasi langsung ke instansi atau kementerian yang membidangi.

Dalam kesempatan penyampaian pandangan akhir fraksi atas R-PAPBD tahun 2022, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan saran serta masukan terkait Rumah Sakit Indrapura.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Buka Bimtek Pendidikan Politik untuk Tokoh Masyarakat Kota Padang

Terkait anggaran Dinas Kesehatan senilai Rp. 1.450.000.000 untuk RS Indrapura yang merupakan asset yang dihibahkan dari Provsu, Rizky mengatakan Fraksi Partai Golkar tetap menyarankan agar kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

"Mengingat program kegiatan anggaran tersebut baru direncakan dalam KUA P-APBD tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui pelaksanaan program kegiatan pada APBD relatif singkat, karena itu Fraksi Partai Golkar berpendapat kegiatan program ini memerlukan waktu yang cukup panjang", ucap Rizky.

Disebutkan juga, Fraksi Partai Golkar memandang proses hibah RS Indrapura juga masih membutuhkan waktu untuk melengkapi legalitas dokumen.

Kegiatan tersebut juga tidak luput dari pantauan sejumlah wartawan berbagai media mitra DPRD Batu Bara (Supriadi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews