Pemkab Batu Bara Batalkan Pembangunan Kantor Bupati Sistem Multi Years

BATU BARA binews.id -- Akhirnya Pemkab Batu Bara mengikuti saran dan pandangan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Batu Bara yang menyampaikan penolakan pembangunan gedung perkantoran dengan sistem multi years.

Pemkab Batu Bara membatalkan pembangunan gedung perkantoran dengan sistem multi years menjadi sistem satu tahun anggaran yang dilaksanakan tahun 2023.

Kepastian tersebut diketahui publik saat FPG menyampaikan pandangan akhir fraksi pada Rapat Paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan serta penandatanganan persetujuan bersama atas P-APBD tahun anggaran 2022, Jumat, (02/09/2022) petang.

"Pada akhirnya saran Fraksi Partai Golkar untuk melaksanakan pembangunan gedung perkantoran Bupati dengan menggunakan sistem satu tahun anggaran bukan dengan sistem multi years yang menjadi alternatif terbaik dan paling aman untuk dilaksanakan," ujar Jurubicara FPG Rizky Aryetta.

Baca juga: Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi

Dikatakan Rizky, pendapat untuk pembangunan gedung perkantoran Bupati tersebut telah berulang kali disampaikan pada pandangan fraksi sebelumnya.

"Walaupun Fraksi Partai Golkar menjadi public enemy dan disinyalir tidak mendukung pembangunan Kabupaten Batu Bara pada saat menyampaikan penolakan pembangunan gedung perkantoran dengan sistem multi years", bebernya.

Dijelaskan Rizky, dalam menyampaikan saran pendapat kritisi serta penolakan, FPG memiliki dasar hukum serta referensi yang cukup kuat.

Khusus untuk pembangunan dengan sistem multi years ini diingatlan Rizky, pada pandangan fraksi sebelumnya sudah dijelaskan dasar penolakan mengacu UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 4 yang menjelaskan masa tahun anggaran di mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian pada PP Nomor 12 Tahun 2019 juga dijelaskan perubahan APBD hanya bisa dilakukan apabila ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (Kebijakan Umum Anggaran). Keadaaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.

Baca juga: Tingkatkan Peran PIC, Bupati Sabar AS Lantik Pengurus Baru

Diingatkan juga pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, bukan melakukan penambahan atau perubahan program kegiatan, seperti pembangunan kantor Bupati yang awalnya direncanakan satu anggaran berubah menjadi pembangunan dengan sistem multi years.

Penulis: Imel
Editor: BiNews