Ormas dan Tokoh Sumbar Minta Presiden Jokowi Turunkan Harga BBM Diturunkan Kembali

Selanjutnya, memprioritaskan pengelolaan secara mandiri kebutuhan pokok rakyat di dalam negeri seperti BBM, dan lain-lain untuk menekan harga serta mengurangi beban subsidi.

"Tak hanya itu saja, kami juga meminta agar DPR RI menggunakan hak interpelasi untuk mengkaji ulang kebijakan pemerintah menaikan harga BBM ini," tukasnya.

Sementara itu, Famin sebagai yang mewakili masyarakat Kota Payakumbuh menyampaikan kenaikan harga BBM adalah persoalan sensitif yang mempengaruhi seluruh lini ekonomi. Mengingat pentingnya BBM untuk masyarakat dan besarnya dampak yang ditimbulkan ketika harga dinaikan, ia berharap wakil rakyat di DPRD Sumbar hingga DPR RI menyuarakan ini, dan meminta pemerintah membatalkan kebijakan yang diambil.

Baca juga: Bank Nagari Raih Dua Penghargaan Bergengsi dari BP Tapera

"Sebagai wakil kami, diharapkan Bapak-Bapak di DPR berjihad sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan jeritan hati rakyat ini," ulasnya.

Doni Musad mewakili masyarakat Padang Panjang mengatakan, para ahli telah memprediksi, saat subsidi BBM dicabut akan terjadi inflasi 6-8 persen. Meski para ahli memprediksi terjadi inflasi sebesar 6-8 persen ketika harga BBM dinaikan, Doni menilai realitas yang terjadi di lapangan lebih buruk dari itu.

Ia berpandangan kenaikan harga-harga saat pemerintah memutuskan menaikan harga BBM, tidak hanya dikisaran 6-8 persen, tapi sudah mencapai 50 persen.

"Artinya apa, kenaikan harga BBM yang mencapai 30 persen ini pastinya akan memicu bertambahnya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Saat ini jumlah rakyat miskin mencapai 10 persen dari keseluruhan penduduk, jika kebijakan menaikan BBM tetap dilanjutkan pastinya rakyat miskin akan bertambah," ucapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, meskipun kenaikan harga BBM diiringi dengan pemberian BLT kepada masyarakat dengan besaran Rp150 ribu, Doni menilai ini bukanlah sebuah solusi. Karena dengan harga yang serba mahal, rakyat tidak akan banyak terbantu dengan BLT senilai Rp150 ribu tersebut.

"Jika kebijakan menaikan harga BBM diambil karenabeban subsidi yang terlampau besar, kita melihat ini tidak tepat. Banyak solusi lain yang bisa diambil, salah satunya stop dulu pembangunan IKN yang menghabiskan anggaran sekian triliun," ujarnya.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan,aspirasi yang disampaikan Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatera Barat akan ditindaklanjuti ke Presiden dan DPR RI.

Penulis: Imel
Editor: BiNews