Afrizal: Aspirasi Kita Tampung dan Akan Diteruskan

PADANG, binews.id -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan Sumatra Barat (Sumbar) menggelar aksi demonstrasi di DPRD Sumbar, Senin (31/10/2022). Mahasiswa mengkritik tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Mahasiswa ini menilai tiga tahun kepimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin arogan. Dalam aksinya, mahasiswa membakar ban dan membunyikan serine selama tiga menit sebagai bentuk kekecewaan.

Di lokasi, para mahasiswa dalam aksinya juga membentangkan berbagai spanduk bertuliskan: copot menteri yang arogan, CSR untuk rakyat bukan untuk pejabat, reformasi dikorupsi, bangsa ini mau dibawa kemana, bisnis BUMN di Sumbar akan dibekukan.

Koordinator Daerah BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan Sumbar, M Fajri mengatakan, kinerja kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin jauh dari ekspektasi, baik dalam pembangunan, kesejahteraan maupun keadilan. "Bahkan bisa kami katakan banyak rapor merah yang kami berikan. Dalam tiga tahun ini hanya arogan yang kami melihat. Hanya ambisi dan kepentingan yang kami lihat," ujar Fajri.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Serap Aspirasi Warga Andalas, Fokus Penataan UMKM

Ia mengungkapkan, kepimpinan rezim saat ini bukan demi keadilan, kesejahteraan dan pembangunan rakyat Indonesia. Maka mahasiswa melayangkan rapor merah. "Dasar arogan seperti beberapa dalam 2022 ini aksi mahasiswa tidak pernah tuntutan mahasiswa yang dipenuhi oleh pihak pemerintah. Kami merasa ini bentuk arogansi dari kepimpinan," tegasnya.

Kemudian, menurut Fajri, terkait masalah Ibu Kota Negara (IKN) yang dipaksakan, padahal APBN belum mampu. Tapi, dari pihak pemerintah ada yang ingin meninggalkan momentum perpisahan di akhir periodenya.

"Jadi, ini bentuk arogansi beliau (Jokowi dan Ma'ruf Amin) dalam memimpin. Masih banyak hal yang menunjukkan arogan, seperti kenaikan BBM. Sudah seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan untuk penolakan," ucapnya.

Mahasiswa, lanjut Fajri, menilai kenaikan harga BBM merupakan murni kelalaian pemerintah, karena tidak becus mengurus subsidi BBM. Kelalaian ini akhirnya berdampak ke masyarakat.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Jaring Aspirasi UMKM di Kota Padang

Ada beberapa tuntutan mahasiswa dalam aksi mereka di DPRD Sumbar. Di antaranya revisi RUU KUHP dan omnibus law yang dianggap masih cacat formil dan materil.

Penulis: Imel
Editor: BiNews