Jaga Laju Inflasi, Wamendagri Minta Pemda Intens Laksanakan Pengawasan Harga Pasar

PADANG PANJANG, binews.id - Menjaga inflasi sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, M.H minta Pemerintah Daerah intens laksanakan pengawasan harga pasar.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Mingguan Pengendalian Inflasi yang diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia, Senin (14/11).

John mengatakan, ada enam upaya konkret yang harus dilaksanakan setiap daerah untuk penanggulangan inflasi. Di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, lakukan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan harga barang. Lalu kerja sama dengan penghasil komoditi, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi APBD.

Ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah dan terbukti bisa mengendalikan inflasi seperti di Papua Barat yang bisa menurunkan inflasi dengan enam indikator ini.

Baca juga: Wabup Candra Buka Musda DPD KNPI Kabupaten Solok ke XIV Tahun 2025

"Jika semua daerah melaksanakan enam indikator ini, tidak tertutup kemungkinan inflasi kita bisa turun," katanya.

Untuk saat ini, tambah John, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada tiga komoditas yang alami inflasi. Di antaranya bawang merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.

Sementara itu di Kota Padang Panjang, kata Kabag Perekonomian dan SDA Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si, dari enam indikator ada tiga indikator yang belum dilaksanakan, seperti operasi pasar, kerja sama antardaerah dan penggunaan BTT.

"Untuk operasi pasar, kita akan laksanakan pada 17 November ini. Sementara kerja sama antardaerah ini belum kita laksanakan karena dirasa belum diperlukan, karena pasokan kita masih cukup. Begitu juga dengan BTT, BTT kita sudah sangat terbatas. Jadi kita menggunakan dana refocusing 2% dari BTU dan DID," jelasnya.

Baca juga: Wawako Padang Maigus Nasir Cek Kondisi Sungai Maransi yang Sering Meluap

Selain itu untuk pengendalian inflasi ini, Kota Padang Panjang juga sudah menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari APBD kepada 2.797 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp1.258.650.000 pada 12 November lalu. Menjelang akhir tahun ini, Pemerintah Kota akan memastikan seluruh warga dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) telah menerima bantuan tersebut, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.

Penulis: Imel
Editor: BiNews