Tolak Money Politics, Asrinaldi: Tegakan Ruel of Law dan Cerdaskan Politik Masyarakat

"Dia ada karena tidak ada yang mau melaporkan, mestinya ada relawan yang mau mengawasi praktek ini dan berani melaporkan money politics itu ke Bawaslu. Jika mengandalkan si penerima melaporkan itu sulit. Padahal politik uang itu termasuk tindak pidana pemilu,"ujar Iswaryani.

Nofak Wiska lebih menekankan kepada KPU dan Bawaslu untuk lebih terbuka lagi informasi dalam melaksanakaan semua tahapan pemilu.

"Pesan penyelenggaraan pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus dipergencar, tidak ada salahnya melibatkan IJTI, " ujar Nofal.

Baca juga: Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional

Sedangkan Ketua KPID Sumbar Rahmad Sutrisno menegaskan meski kewenangan KPID awasi televisi dan radio, tapi bisa saja video youtube di unggah di media sosial menjadi incaran KPID.

"Ketika youtube itu masif dan pengunggahnya mendapakan keuntungan, ini bisa dikolaborasikan antara KPID, KPU dan Bawaslu," ujar Rahmad Sutrisno.

Peresmian Sekreatriat IJTI Sumbar semakin heboh ketika hadir Walikota Padang Panjang Fadly Amran, Walikota Padang Hendri Septa dan Bupati Pasaman Benny Utama.

Bahkan saat Fadly dan Hendri berdiri berdampingan teriakan mantap dan maju berpasangan pada Pilkada Sumbar 2024 terdengar bergema di JSix Cafe.

"Kalau tidak berpasangan yang bisa saja jadi rival pada Pilkada Kota Padang 2024. Kalau Pak Benny Utama khansnya ke DPR RI besar," ujar Ucok Novrianto seorang undangan di peresmian Sekretariat Pengda IJTI Sumbar.

Bahkan tumpeng kue tanda peresmian dilakukan Hendri, Fadly dan Benny secara bergantian. Usai potong tumpeng para tamu VVIP itu meninjau Sekretariat IJTI Sumbar di lantai 2 Ero Tour Building. (bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews