Tolak Money Politics, Asrinaldi: Tegakan Ruel of Law dan Cerdaskan Politik Masyarakat

PADANG, binews.id -- Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah (Pengda) Sumatra Barat (Sumbar) hari ini resmi menempati sekretariat baru di lantai dua EroTour Building jalan Juanda nomor 6 Padang. Acara diawali dengan diiskusi publik bertemakan Merawat Jurnalisme Positif Menghadapi Pemilu 2024.
Diskusi menarik karena menghadirkan lima narasumber yang mumpuni terkait tema tersebut, yakni Prof Asrinaldi dari FISIP UNAND, Nofal Wiska (Ketua Komisi Informasi Sumbar), Sutrisno (Ketua KPID Sumbar) Iswazarni (KPU Sumbar) dan Muhammad Khadafi (Bawaslu Sumbar) dengan host diskusi Ketua Pengda IJTI Sumbar Defri Mulyadi, Sabtu 28/1-2023 di JSix Cafe.
Prof Asrinaldi pada paparan sesi tanya jawab mengatakan mengikis habis money politics adalah menegakan aturan. "Sebenarnya menghapus praktek money politics itu gampang, yakni tegakan rule of law dan cerdaskan politik rakyat," ujar Prof Asrinaldi menjawab lugas pertanyaan dari Ketua PWI Sumbar Basril Basyir.
Pasalnya, pemilu adalah kontestasi, memenanginya semua pesertanya pasti belomba-lomba melakukan apa saja untuk memenangi konstestasi tersebut.
Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
Padahal kata Prof Asrinaldi, lewat fakta survey ternyata tidak semua pemilih akan memilih orang yang kasih uang atau money politics.
"Jangan dikira ketika kasih uang si pemilih otomatis memilih yang memberi uang, fakta survey menegaskan tidak, bahkan prosentasenya kecil sekali," ujar Asrinaldi.
Sementara Komsioner Bawaslu Sumbar Muha.mad Khadafi menegaskan pemilu kekinian sebenarnya modal Caleg itu matrey dan pas foto.
"Soal yang lain sejak pemilu 2019 telah dibiayai oleh negara. Seperti alat peraga kampanye disediakan uang oleh negara. Juga mengakomodir media sebagai perusahaan juga dana iklannya dianggarkan negara lewat KPU," ujar Khadafi.
Baca juga: Baksos Polri Presisi, Pemko Padang Apresiasi Pembagian Sembako oleh Polresta
Aktualnya, kata Khadafi untuk praktek politik uang (money politics) tidak ada satu peluang pun melakukannya. Sementara Iswaryani menegaskan money politics tidak mudah membuktikanya, selain tidak boleh melakukannya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
- Wigiyono Gelar Pengajian, Santunan Anak Yatim, dan Sunatan Massal Sambut Bulan Suci Ramadan
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Padang Timur
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan