Kota Bukittinggi Terima Dua Sertifikat NKV Terhadap Pangan Produk Hewan

BUKITTINGGI - Walikota Bukittinggi H. Erman Safar, SH memberikan perhatian khusus terhadap keamanan pangan asal Hewan di Kota Bukittinggi, ini terbukti dengan telah terbitnya 2 (dua) Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang disebut Nomor Kontrol Veteriner.
Nomor Kontrol Veteriner ( NKB ) merupakan sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan, pada unit usaha produk hewan.
Bersama beberapa Kabupaten/Kota "lainnya, Bukittinggi menerima Sertifikat NKV pada Rumah Potong Unggas (RPU), UD. Pratama Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) dan NKV Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah Kecamatan Guguk Panjang.
Kadis Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Ir. Melwizardi, MSi mengungkapkan manfaat luar biasa yang akan diperoleh, jika sebuah usaha memiliki sertifikat NKV diantaranya produk hewan yang dihasilkan dijamin aman dan layak, dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik, membuka peluang ekspor dengan adanya jaminan dari pemerintah, ketelusuran produk (traceability) karena semua proses produksi terdokumentasi.
Baca juga: Semen Padang Raih Sertifikat Gold Reward SMP Obvitnas dari Kapolri
"2 (dua) sertikat NKV ini diterima Kota Bukittinggi melalui Dinas Pertanian dan Pangan di Kota Payakumbuh pada acara Rakor Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis zserta Keamanan Produk Hewan tahun 2023 yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Kamis (16/2) lalu", jelas Kepala Bidang Perikanan, Peternakan dan Keswan Ir. Tri Yuswita, MSi.
Sertifikat NKV ini adalah Implementasi dari PERMENTAN No. 15 tahun 2021, Auditnya dilakukan pada 20 Oktober 2022 lalu, oleh Auditor NKV Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, masa berlaku 5 tahun. Setiap tahun akan dilakukan surveillance oleh auditor NKV Provinsi untuk memastikan SOP tetap berjalan di unit usaha tersebut, tambahnya. (Ma)
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi