LaNyalla: Ulama Harus Ikut Tentukan Arah Perjalanan Bangsa

JAKARTA, binews.id -- Sumbangsih ulama dan pesantren sangat besar dalam perjalanan bangsa sebelum kemerdekaan dan dalam mempertahankan kemerdekaan.

Oleh karena itu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa para ulama merupakan pemilik saham negeri ini sehingga mereka harus diberi ruang besar untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa.

"Tetapi sejak bangsa ini melakukan Amandemen Konstitusi di tahun 1999 sampai 2002, kedaulatan sudah tidak lagi di tangan rakyat, termasuk di dalamnya para ulama dan kalangan pesantren.

Kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada kedaulatan Partai Politik dan Presiden," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPD RI LaNyalla Dukung Pendirian Fakultas Kedokteran di Jatim

Padahal ulama dan kalangan pondok pesantren di era sebelum kemerdekaan, pondok pesantren adalah prototype dari masyarakat madani. Pondok pesantren menjadi solusi bagi masyarakat.

"Peran ulama dan kiai-kiai pengasuh pondok pesantren juga tidak bisa dihapus dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Peristiwa 10 November 1946, karena adanya Resolusi Jihad dari Rais Akbar NU, Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu peran para ulama dan kiai se-Nusantara dalam memberikan pendapat dan masukan kepada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan banyak sekali peran lainnya," papar LaNyalla.

Sampai sekarang pun sumbangsih ulama dan pondok pesantren masih sangat nyata. Dari sisi ideologi jelas negara ini berdasar atas ketuhanan. Hal ini menjadi domain utama Pondok Pesantren sebagai penjaga akhlak dan adab serta moral generasi bangsa.

"Dari sisi sosial ulama dan pondok pesantren sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus penjaga moral anak bangsa di tengah arus globalisasi." ujar dia lagi.

Baca juga: Asperapi Ajukan Usulan kepada Ketua DPD RI: Buat Standar Biaya Perizinan Pameran agar Tidak Memberatkan Penggiat Industri Kreatif

Dijelaskan Senator berdarah Bugis itu, sejak Amandemen Konstitusi empat tahap, justru banyak paradoksal atau keganjilan di Indonesia. Indonesia menjadi negara yang liberal dengan ekonomi yang semakin kapitalistik. Namun rakyat tidak bisa berbuat banyak.

Penulis: Imel
Editor: BiNews