Fraksi Gerindra Minta Kepala Bappeda, Kadis PUPR dan Kadis Pendidikan Diganti

Kemudian Kepala Dinas PUPR, menurut Fraksi Gerindra, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan dinas strategis yang melakukan tugas pembangunan infrsatruktur di daerah agar mampu menstimulus percepatan pembangunan daerah melalui pembangunan infrastruktur selain memberikan kualitas pelayanan public kepada masyarakat luas melalui pembangunan jalan, jembatan dan perumahan rakyat.

"Sumbar membutuhkan Kadis PUPR yang memiliki kapasitas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian Lembaga terkait infrastruktur di pemerintahan pusat agar kegiatan kegiatan nasional yang dibiayai APBN juga dapat dilaksanakan di Sumatera Barat.

"Jika tidak mampu membangun akses dan jejaring dengan pemerintah pusat untuk menggaet APBN untuk pembangunan infrastruktur di daerah, kami rasa sudah saatnya Kadisnya digantikan oleh pejabat yang lebih mampu. Provinsi lain saja bisa kok, kenapa Sumbar tidak. Faktanya, alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar mala cenderung menurun. Buktinya, banyak ruas jalan nasional dan jalan provinsi yang mulai rusak parah tapi tidak bisa diperbaiki karena kekurangan anggaran," jelas Hidayat.

Baca juga: Terkait Berita Fasilitas Umum Banyak Rusak, Dinas PU dan KSDA Pasaman Beri Penjelasan

Begitu juga dengan Kadis Pendidikan, Fraksi Gerindra memandang bahwa Sumbar membutuhkan Kadis Pendidikan yang memiliki komitmen kongret untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di daerah.

"Indikator suksesnya bisa dilihat dari faktor perhatian pemerintah daerah terhadap guru atau tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dan kurikulum. Pendidikan karakter saja hanya tinggal wacana tidak dipraktekkan, begitu juga penyusunan kurikulum bermuatan kearifan lokal hingga saat ini tidak dilaksanakan. Namun untuk pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan lumayanlah," ungkap Ketua Bapemperda ini.

Namun yang paling mendasar kenapa harus diganti adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan Kadis Pendidikan merealisasikan beasiswa Pendidikan yang bersumber dari dana hibah PT Rajawali yang sudah 10 tahun mengendap di kas daerah.

"Soal beasiswa Pendidikan dari dana Rajawali, pada akhir 2019 lalu sesungguhnya Pemrov sudah berjanji akan mencairkannya. Namun berdasarkan laporan Ketua Komisi V, Muchlis Yusuf Abit yang kebetulan anggota Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa hingga akhir Mei 2020 ini belum juga dilaksanakan, padahal regulasi yang mengatur system dan mekanisme pemberiannya sudah ada. Ini kan terkesan main main dan mengibulin DPRD namanya," tukasnya.

Pada penyampaian pendapat akhir tersebut, Fraksi Gerindra juga meminta Pemrov berperan aktif menginisiasi dan memfasilitasi kabupaten kota dalam melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kami rasa, pemberian BLT kemarin akan lebih baik bila DTKS atau data penerima bantuan upadate, walau kewenangannya ada di kabupaten kota, sesungguhnya Pemrov dapat memainkan fungsi koordinatifnya. Mestinya pemutakhiran data mesti dilakukan setiap tahun," harapnya.

Selain itu, juga disorot soal pembangunan di sektor pertanian yang beberapa tahun belakangan dinilai Fraksi Gerindra kurang mendapat perhatian, baik dalam bentuk program kegiatan maupun penganggaran padahal masyarakat Sumbar yang beraktivitas di sektor pertanian paling banyak, begitu juga kontribusi sektor ini pada PDRB juga terbesar mencapai lebih kurang 25%.

Penulis: Imel
Editor: BiNews