Pemko Bukittinggi Tegur Pemilik Bangunan Yang Tidak Punya Izin Mendirikan Bangunan

BUKITTINGGI - Pemko Bukittinggi melalui Dinas PUPR didampingi Satpol PP menegur pemilik bangunan yang tidak punya Izin Mendirikan Bangunan, pada kegiatan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kota Bukittinggi,Kamis,( 11/05).
Pada Kegiatan pengawasan itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi melakukan pendampingan kepada Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kota Bukittinggi, ujar Kasatpol PP Bukittinggi Drs Efriadi melalui Kasi PPNS Irman.
Menurut Irman, Satpol PP dipimpin Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah ELVAN, S.Sos Dan Staf PPNS Yovie Sandra, S.H, melakukan pendampingan kepada Dinas PUPR menegur dan mengingatkan pemilik bangunan yang tidak ada izin pendirian bangunannya.
Pada kesempatan itu, pihak Dinas PU menemukan ada empat bangunan yang telah mulai dikerjakan, tapi belum ada IMB.
Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
Terhadap pemilik bangunan itu, pihak Dinas PUPR memberikan peringatan, pemiliknya ditegur secara tertulis oleh dinas PUPR dan diingatkan agar mengurus PBG, bila tidak diindahkan, TIM akan melanjutkan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelum selesai urusan administrasi IMBnya, pemilik bangunan diminta untuk menghentikan sementara kegiatan pengerjaan bangunannya, jelas Irman.
Keempat bangunan yang di tegur tim itu berada, 1 bangunan di Kelurahan Parit Antang 1 bangunan, di jalan By Pass Aur kuning dekat kampus UMSB,1 bangunan,di lakuang Kelurahan Pulai Anak Aia, 1 bangunan dan di Kelurahan Garegeh,1 bangunan, jelas Irman ketika ditanya.
(Ma)
Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi