Pemko Gelar Diskusi Publik Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah
UU ini, lanjutnya, diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia.
"Melalui diskusi publik ini diharapkan tim penyusun mendapat masukan penyempurnaan ranperda pajak dan retribusi. Setelah proses ini akan melalui tahapan harmonisasi baik dengan Badan Musyawarah DPRD Padang Panjang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Kementerian Dalam Negeri," tuturnya. (bi/Put)
Halaman:
1 2
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Pemko Padang Panjang Dorong Pelaku Usaha Tingkatkan Kualitas Lewat Sosialisasi Pajak Daerah
- Buka Pelatihan KDKMP, Wako Hendri Arnis Targetkan Koperasi Jadi Motor Penggerak Ekonomi Warga
- Pasar Busur Jadi Ikon Ekonomi Rakyat, Wako Hendri Ajak Pedagang Bangkit Bersama
- Jaga Stabilisasi Harga Pangan, Wawako Allex Saputra: Pemko Intens Lakukan Pengawasan
- Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Wako Hendri Luncurkan Tabungan BERSAMA dan Bansos UMKM
