DLH Dharmasraya Ancam Sanksi Fasyankes yang Tak Indahkan Tata Cara Pengelolaan Lingkungan

DHARMASRAYA, binews.id -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, mengancam akan menjatuhkan sanksi administratif kepada para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya. Pasalnya, hampir semua Fasyankes baik milik pemerintah maupun swasta banyak yang tidak mengindahkan tata cara pengelolaan lingkungan dalam pengoperasian Fasyankes.

Akibat banyaknya pelanggaran tata kelola lingkungan ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengganggu ketenteraman warga masyarakat. "Jika tidak mengakibatkan gangguan lingkungan maka DLH tidak akan cawe cawe dalam hal ini," ujar kepala DLH Kabupaten Dharmasraya Budi Waluyo.

Dari 19 Fasyankes hanya satu yang rutin melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke DLH. Padahal menurut peraturan perundangan tentang perlindungan lingkungan hidup, setiap Fasyankes wajib berikan laporan ke DLH sekali dalam enam bulan.

Budi Waluyo yang didampingi Kabid Penataan dan penaatan Lingkungan Hidup (P2LH) Lasmiyati, S.Si,. M.Si di ruangannya (31/07), kepada media biness.id sampaikan bahwa DLH telah melayangkan surat dua kali pada tahun 2022 dan awal 2023 kepada para pengelola Fasyankes se Kabupaten Dharmasraya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Dorong Peningkatan Pengelolaan Sampah Lewat Sistem BLUD

Hal ini lakukan menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup kabupaten Dharmasraya, maka dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatanya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan pengawasan pada tahun 2022 di antaranya,tidak melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kabupaten Dharmasraya meliputi laporan pelaksanaan UKL -UPL,laporan pemantauan air limbah dan pengendalian pencemaran air dan laporan pengelolaan limbah B3.

Jika pada pengawasan di tahun 2023 ditemukan pelanggaran yang sama ,maka akan dilakukan penegakan hukum melalui pemberian sanksi administratif kepada usaha atau kegiatan jelas Budi Waluyo. (bi/san)

Penulis: Imel
Editor: BiNews