Begini Respon Pemprov Sumbar Terkait Tudingan yang Menyebut Gubernur Lamban

"Akhirnya, yang bersedia berdialog dengan Gubernur adalah perwakilan peserta aksi yang mendukung rencana PSN, tanpa dihadiri oleh kubu yang menolak PSN ," jelas Andri Yulika.

Andri menyebut, sore itu Gubernur terniat untuk menemui peserta aksi yang menolak PSN di halaman Kantor Gubernur. Tapi urung dilaksanakan karena pertimbangan keamanan oleh pihak Polresta Padang.

"Meskipun berjalan alot, negosiasi tetap diupayakan, Sekda Prov Sumbar turun langsung kelapangan membujuk pengunjuk rasa agar bersedia menunjuk perwakilannya untuk berdialog dengan Gubernur, itu berlangsung sampai menjelang magrib, tapi tetap ditolak," ungkapnya.

Baca juga: Safari Ramadhan ke Masjid Al Ihsan Nagari Salayo Tanang Gubernur Serahkan Sejumlah Bantuan

Kemudian pada kamis subuh (3/8), Gubernur sholat berjamaah di Masjid Raya Sumbar dan berdialog langsung dengan peserta aksi. Kebetulan Masjid tersebut merupakan lokasi peristirahatan seluruh pendemo yg menyampaikan tuntutan.

"Saat dialog tersebut, berbagai aspirasi dari masyarakat telah diterima dan dijawab oleh Gubernur," tegas Andri Yulika.

Ia menuturkan, setelah dialog itu Gubernur sempat dihadang dan dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen oleh sekelompok orang, tapi itu ditolak atas pertimbangan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Gubernur itu tidak bisa serampangan menandatangani sebuah dokumen. Apalagi terkait kebijakan yang bukan menjadi kewenangannya. Semuanya harus berpedoman pada aturan," kata Andri Yulika.

Setelah itu Sabtu (5/8) upaya negosiasi dan dialog kembali dilakukan Gubernur dan Kapolda dengan mengundang kembali perwakilan pengunjuk rasa ke Kantor Gubernur, syukurnya permintaan itu diterima.

Meskipun dialog berhasil terlaksana, tapi tetap itu tidak membuahkan hasil, karena perwakilan pengunjuk rasa terus ngotot agar seluruh tuntutannya bisa dikabulkan.

"Salah satu yang menjadi tuntutan mereka adalah masyarakat yang melakukan tindakan pidana perambahan dan penguasaan hutan produksi bisa dibebaskan polisi, itu kan tidak bisa sesederhana itu," jelas Andri Yulika.

Penulis: Imel
Editor: BiNews