Pengendalian Inflasi Daerah, Kemendagri Serahkan Insentif Fiskal

PADANG PANJANG, binews.id -- Sebanyak 33 daerah menerima Insentif Fiskal Kinerja dalam Pengendalian Inflasi Daerah Periode I-2023 dari Pemerintah Pusat yang diserahkan dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (31/7) bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Rakor ini diikuti Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si bersama instansi terkait di Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang secara daring.

Mendagri, Tito Karnavian menyebutkan pemberian insensif tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.

"Ini sebagai bentuk penghargaan pada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi. Serta untuk memacu daerah-daerah lain agar semakin meningkatkan kinerjanya," ungkap Tito.

Baca juga: Wabup Candra Buka Musda DPD KNPI Kabupaten Solok ke XIV Tahun 2025

Sementara itu, Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si menyampaikan, Pemko akan terus berkomitmen dan melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi di Kota Padang Panjang.

"Di antaranya dengan meningkatkan kerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, TTIC (Toko Tani Indonesia Center) Sumbar dan daerah penghasil pangan. Mengintensifkan pemantauan harga dan pelaporan, perencanaan dan penganggaraan kegiatan pengendalian inflasi dalam APBD 2024 serta merealisasikan BTT," jelasnya.

Diungkapkannya, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang untuk Minggu Keempat Juli ini adalah sebesar -0,069 atau berfluktuasi sangat rendah (penurunan).

"Komoditi utama yang berkontribusi untuk fluktuasi ini adalah beras, daging ayam ras, dan minyak goreng. Secara umum harga-harga 51 komoditi relatif stabil. Fluktuasi terjadi pada pada 10 komoditi dengan satu komoditi yang mengalami kenaikan yaitu wortel," ungkapnya. (put)

Baca juga: Wawako Padang Maigus Nasir Cek Kondisi Sungai Maransi yang Sering Meluap

Penulis: Imel
Editor: BiNews