Paripurna DPRD Sumbar Tetapkan KUA-PPAS 2024, Supardi: Akan Terdapat Rasionalisasi Kegiatan secara Besar-besaran

Dengan demikian, tidak ada alasan logis terjadi penurunan target pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 303 milyar lebih Memperhatikan besarnya kebutuhan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2023, baik untuk hibah Pilkada maupun pencapaian target kinerja RPJMD dan pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah yang akan berakhir pada awal tahun 2025 akan datang, maka tidak boleh terjadi penurunan pendapatan daerah.apabila ini terjadi, maka akan banyak target kinerja RPJMD dan program unggulan yang tidak terlaksana.

Oleh sebab itu, Gubernur beserta jajarannya, harus lebih berinovatif dan mengembangkan kreativitas untuk mencari terobosan-terobosan potensi penerimaan daerah

yang sejalan dengan semakin banyaknya potensi pajak daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan dapat memanfaatkan momentum tingginya pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi daerah.

Apabila Pemerintah Daerah tidak bisa mengupayakan tidak terjadinya penurunan pendapatan daerah khususnya dari PAD, maka sebagai konsekwensinya insentif pajak dan restribusi harus kita turunkan, baik nilai maupun jumlahnya.

Devisit APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 350.000.000.000,- direncanakan ditutup dari SILPA Tahun 2022.

pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, diperoleh SILPA sebesar Rp. 298.279.692.879,38.

Dari SILPA, sebagian besar merupakan sisa kegiatan earmarked harus dikembalikan peruntukan (DAK, BOS dan Kas BLUD).

Sedangkan SILPA bisa bebas digunakan pada Perubahan APBD Tahun 2023 hanya sebesar Rp. 32.253.775.257,03,- Dengan demikian, untuk menutup defisit APBD Tahun 2023, masih diperlukan anggaran sebesar Rp. 320 milyar lagi.

Untuk diketahui, keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 13 /SB/Tahun 2023 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUA Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi KUA Tahun 2024 dan Nomor : 14 /SB/ Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan PPAS Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi PPAS Tahun 2024. (bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews