Wako Erman Safar Sampaikan Tanggapan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Dua Ranpeda
Pemko telah berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah, melalui digitalisasi penerimaan daerah melalui e-money. pengawasan penerimaan pajak hotel dan restoran melalui smart tax dan peningkatan pelayanan di tempat yang menjadi objek retribusi.
"Dengan disahkannya raperda ini nantinya, peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah yang jumlahnya 21 dicabut. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 94 UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubugnan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,"ungkapnya.
Baca juga: Pemko Bukittinggi Cek Kualitas Beras Bantuan Pangan Desember 2024
Halaman:
1 2
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi
