Wako Erman Safar Sampaikan Tiga Ranperda Pada Sidang Pleno DPRD Bukittinggi

" Belanja daerah dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp833.948.428.755, bertambah sebesar Rp7.940.256.148, sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp841.888.684.903," jelasnya.

Untuk pembiayaan daerah dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp82.689.274.861, berkurang sebesar Rp5.367.087.173, sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp77.322.187.688.

Dari postur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut masih terdapat defisit sebesar Rp31.192.512.245.

Baca juga: Sekretariat DPRD Sumbar Gelar Apel Pagi, Tegaskan Disiplin dan Sinergi Kerja

Sementara itu, Postur Rancangan APBD Tahun 2024, untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp625.106.789.737. Pendapatan daerah ini belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus. Dari sisi PAD dianggarkan sebesar Rp137.169.477.996.

Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp855.700.857.315 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp747.442290.108. Belanja Modal sebesar Rp97.757.947.207, Belanja Tidak terduga sebesar Rp1.000.000.000: dan Belanja Transfer sebesar Rp9.500.620.000.

"Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000 yang merupakan estimasi SILPA Tahun 2023," rincinya.

Terkait ranperda penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum, Wawako menjelaskan, secara umum ruang lingkupnya, mencakup penyediaan, perencanaan dan pembangunan, penyerahan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan.

"Besar harapan kita dengan lahirnya perda ini nantinya diharapkan bisa menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Prasarana, sarana dan Utilitas umum perumahan dan Kawasan permukiman di Kota Bukittinggi, sehingga melahirkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan permukiman yang berkualitas dan layak huni," ungkap Marfendi

Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi