Wako Erman Safar Sampaikan Tiga Ranperda Pada Sidang Pleno DPRD Bukittinggi

BUKITTINGGI - Walikota diwakili wakil Walikota Marfendi, hantarkan tiga Ranperda sekaligus dalam sidang paripurna DPRD Bukittinggi, Kamis,(14/09).

Ketiga Ranperda tersebut adalah Ranperda perubahan APBD 2023 dan APBD tahun anggaran 2024, serta Ranperda penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, yang memimpin sidang pleno itu mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh DPRD.

Rangkaian proses penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan tindak lanjut KUA PPAS 2024 berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang telah disepakati dan ditandatangani melalui Nota Kesepakatan Bersama pada tanggal 9 Agustus 2023 lalu antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin

"Begitu juga dengan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah di mana proses awal dari penyusunan perubahan APBD tersebut adalah melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah berupa Perubahan KUA dan hasil sinkronisasi tersebut dicantumkan dalam Perubahan PPAS," ujar Beny.

Lebih lanjut Ketua DPRD mengatakan, pembangunan perumahan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan dalam membangun suatu wilayah dan seiring dengan perkembangan perkotaan.

Dalam mewujudkan penyediaan perumahan yang baik ditunjang kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum diperlukan perencanaan pemerintah daerah dan pengembang sebagai stakeholder.

"Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi mengajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam rangka memberikan pedoman dan pengaturan di bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kota Bukittinggi," ungkapnya.

Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE

Sementara Wakil Walikota biya Marfendi, mengatakan, postur perubahan APBD 2023, dapat dijabarkan secara umum untuk pendapatan daerah dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp751.259.153.894, berkurang sebesar Rp17.885.168.924, sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp733.373.984.970.

Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi