Sambangi DPRD Sumbar, FMM Minta Sengketa di Air Bangis Dicarikan Solusinya

PADANG, binews.id -- Sekitar 30 orang dari Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) mendatangi kantor DPRD Sumbar pada, Selasa sore (19/9/2023).
Kedatangan rombongan tersebut menyampaikan aspirasinya terkait konflik agraria yang terjadi di pulau Rempang, Batam dan di Air Bangis Pasaman Barat, Sumbar.
Juru bicara FMM, Drs. Ibnu Aqil Ghani meminta presiden Repubik Indonesia untuk segera menyelesaikan sengketa yang terjadi di pulau Rempang Batam dan membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional tersebut.
Selain itu FMM juga mendesak Presiden RI untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat melayu yang atas terjadinya peristiwa tersebut banyak memakan korban baik harta maupun jiwa.
Baca juga: Nelayan Tradisional Air Bangis Apresiasi Penangkapan Kapal Pukat Harimau di Perairan Sumbar
"Masyarakat Kampung Melayu Tua Rempang Batam adalah penduduk sah asli pribumi Indonesia yang keberadaannya tidak boleh diusik apalagi diusir dari negeri sendiri," kata Ibnu Aqil.
"Kita juga minta Pemprov Sumbar menjaga batas-batas tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat. Kita berharap insiden yang terjadi di Rempang Batam tidak terjadi Air Bangis," harapnya.
Wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang menerima kedatangan rombongan FMM tersebut menyampaikan, terkait konflik agraria yang terjadi di Rempang Batam tidak menjadi Tupoksi DPRD Sumbar.
"Untuk kejadian di Rempang Batam, memang tidak menjadi Tupoksi DPRD Sumbar namun tetap kami tampung," jelas Irsyad.
Baca juga: Audy Joinaldy Kembali Tambah Raihan Gelarnya
Kemudian terkait konflik di Air Bangis, lanjut Irsyad, DPRD bersama Pemprov Sumbar sudah ada kesepakatan untuk membuat forum rapat bersama membahas sengketa lahan yang terjadi di Air Bangis.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Bimtek Monev KIP KI Sumbar Dimulai, Libatkan 429 Badan Publik
- Syiar Islam di Ujung Negeri, UPZ Baznas Semen Padang Safari Dakwah ke Mentawai
- Perkuat Komitmen, KAI Divre II Sumbar Kembali Kucurkan Dana Bantuan TJSL di Kota Padang
- Belajar Pengelolaan Kehumasan, Komisi I DPRD Tanah Datar Kunjungi Biro Adpim
- UNP Raih 100 Persen Pelaporan LHKPN, Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek Beri Apresiasi