Pemko Bukittinggi Sampaikan Nota Ranperda Penanaman Modal dan Perlindungan Perempuan

BUKITTINGGI - Pemko Bukittinggi melalui Wakil Walikota Marfendi sampaikan nota penjelasan dua Ranperda di hadapan sidang paripurna DPRD Bukittinggi yang dipimpin Ketua Beny Yusrial, di gedung DPRD setempat, Selasa, ( 21/11).

Dua ranperda yang dihantarkan Pemko itu terdiri dari Ranperda Penanaman Modal dan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menurut Wawako, Kebijakan penanaman modal daerah menjadi bagian dari bentuk penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, membangunan pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian dearah yang berdaya saing,jelas Wawako.

Begitu penting dan stategisnya aktivitas penanaman modal bagi pembangunan ekonomi

Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin

daerah, sudah seharusnya kita memberikan fasilitasi dengan menyediakan perangkat regulasi yang memudahkan yang dikenal dengan easy of doing bussiness, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bukittinggi.

Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, Peraturan Daerah Penanaman Modal ini merupakan Raperda pengganti dari Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, yang secara substanasi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum bidang penanaman modal, jelas Marfendi

Dikatakannya, Kebijakan penanaman modal merupakan kebijakan yang penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi daerah, namun tetap mempertimbangkan kepentingan daerah.

Salah satu kelemahan yang jamak dimiliki daerah dalam penyelenggaran penanaman modal adalah masalah tata kelola investasi daerah, yang tercermin dalam lemahnya peran kebijakan dan pelayanan usaha pemerintah daerah untuk memfasilitasi bekerjanya perekonomian daerah yang lebih optimal dan produktif, katanya.

Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE

Selain harus mengevaluasi Produk hukum daerah yang dinilai tidak tumpang tindih (dan sebaliknya lebih bersahabat dengan iklim investasi yang berkearifan lokal), tetapi juga menyediakan instrumen pelaksanaan peraturan perundangan-undangan atau aturan teknis, baik dari aspek kelembagaan, perizinan penanaman modal, dan regulasi prosedur teknis pelaksanaanya lainnya.

Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi