Di Penghujung Tahun 2023, Bukittinggi Kembali Menambah Pundi - Pundi Penghargaan Tingkat Nasional

Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat Bukittinggi, Ny. Fiona Erman Safar, didampingi Wakil Ketua, Ali Rahman, mengaku bangga dapat membawa nama Bukittinggi kembali harum dalam bidang Kota Sehat. Upaya yang dilakukan mulai dari pembinaan dari tingkat kelurahan dan kesadaran masyarakat, menjadi modal penting dalam mewujudkan Bukittinggi sebagai kota yang bersih, sehat, aman dan nyaman.
"Dalam penilaian tahun 2023 ini, data yang dinilai itu data tahun 2021 dan 2022. Kita ajukan ke provinsi. Alhamdulillah, penilaian dari provinsi memenuhi syarat,sehingga diajukan ke pusat. Alhamdulillah, Kemendagri, Kemenkes bersama Kementrian terkait lainnya menilai Bukittinggi layak mendapatkan Swasti Saba Wiwerda 2023," ungkapnya.
Menurut Ketua Forum Kota Sehat Bukittinggi, Ny. Fiona Erman Safar, Pada penilaian 2023 ini, Kota Bukittinggi mengajukan 9 tatanan, yaitu, Tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri. Tatanan pemukiman dan fasilitas umum. Tatanan satuan pendidikan. Tatanan pasar. Tatanan pariwisata. Tatanan transportasi dan tertib lalu lintas. Tatanan perkantoran dan perindustrian. Tatanan perlindungan sosial. Tatanan pencegahan dan penanganan bencana, ungkap Forum Kota Sehat Bukittinggi, Ny. Fiona Erman Safar.
Baca juga: Perumdam Air Minum Tirta Serambi Raih Penghargaan TOP Digital Awards 2024
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi