Beri Pemahaman Laporan Dana Kampanye, KPU Selenggarakan Bimtek LPPDK

PADANG PANJANG, binews.id -- Komisi Pemilihan Umum Umum (KPU) Kota Padang Panjang gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) di Hotel Rangkayo Basa, Selasa (20/2/2024).

Dibuka Ketua KPU Padang Panjang, Puliandri, kegiatan ini turut dihadiri segenap komisioner dan jajaran staf KPU, perwakilan Polres, Kejari, Bawaslu, Dinas Kominfo dan LO partai politik se-Padang Panjang. Menghadirkan narasumber, Uliya, S.E, Ak, CA, M.Ak yang merupakan auditor independen pemilu.

Puliandri menyebutkan, bimtek ini penting diselenggarakan karena penyusunan LPPDK adalah salah satu rangkaian tugas dari setiap parpol peserta pemilu yang mesti dituntaskan setelah tahapan pemilu berlangsung.

"Bimtek ini diselenggarakan agar peserta pemilu memahami aturan dan petunjuk teknis pelaporan dana kampanye secara baik serta sanksi apabila melanggar ketentuan," jelasnya.

Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Padang Panjang, Dewi Aurora menjelaskan, penyampaian LPPDK telah diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan dana kampanye melalui Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

"Pada 22 Februari atau 7 hari sebelum LPPDK disampaikan KPU kepada Kantor Akuntan Publik (KAP), maka parpol peserta pemilu harus melakukan proses entry data di aplikasi Sikadeka," terangnya.

Ditambahkannya, untuk mengantisipasi parpol agar tidak kebingungan dan tidak terlambat dalam menyampaikan LPPDK tersebut, maka pihaknya menyelenggarakan bimtek ini.

Uliya dalam presentasinya menjelaskan tentang petunjuk teknis pelaporan dana kampanye untuk partai politik, calon anggota DPD RI dan pasangan calon presiden. Lengkap dengan regulasi yang memayunginya, termasuk ancaman berupa sanksi bagi peserta pemilu yang tidak mematuhi tahapan pelaporan ini.

Baca juga: Baksos Polri Presisi, Pemko Padang Apresiasi Pembagian Sembako oleh Polresta

"Jika parpol peserta pemilu tidak melaporkan LPPDK pada batas waktu yang ditentukan, maka sesuai dengan Pasal 118 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 akan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih." jelasnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews