Untuk Kendalikan Inflasi Selama Ramadan dan Idulfitri
Gubernur Mahyeldi dan TPID Sumbar Gelar HLM serta Siapkan Strategi 4K

PADANG, binews.id --Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) beserta jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar meninjau harga komoditi pangan di Pasar Raya Padang, Selasa (05/03/2024).
Setelah inspeksi mendadak (sidak) pasar dilakukan, Gubernur lalu memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Sumbar yang dengan fokus bahasan Strategi Pengendalian Inflasi Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1445 H, bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar.
"Hari ini kita sengaja menginspeksi pasar, untuk melihat dan mengetahui secara langsung ketersediaan bahan pangan serta bagaimana harganya. Ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi yang rill, sehingga dapat memperkuat kita dalam mengambil dan menerapkan kebijakan untuk mengantisipasi inflasi dan lonjakan harga bahan pangan selama Ramadan dan Lebaran tahun ini," ujar Gubernur Mahyeldi.
Gubernur menyebutkan, dari peninjauan pasar di Pasar Raya Padang, diketahui memang terjadi kenaikan harga sejumlah komoditi seperti beras dan cabe merah. Namun, untuk ketersediaan barang, Gubernur memastikan sudah mencukupi untuk menyambut Ramadan serta momentum Lebaran sebulan setelahnya. Namun demikian, langkah strategis tetap disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan.
Baca juga: Safari Ramadan Wagub Sumbar di Suliki Bukti Perhatian Pemerintah pada Infrastruktur Keagamaan
"Seperti cabe, itu stoknya tersedia, dan sebagian ada yang di perjalanan. Ini tugas kita menjaga kelancaran arus barangnya. Begitu pun beras. Hanya mungkin minyak goreng yang agak menipis, sehingga kita akan komunikasi dengan produsen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait minyak goreng ini," kata Gubernur lagi.
Usai inspeksi pasar, dalam High Level Meeting TPID Sumbar di Kantor Perwakilan BI Sumbar, Gubernur menyampaikan bahwa inspeksi pasar dan HLM TPID Sumbar yang digelar pada hari bersamaan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam rapat yang diikuti oleh Gubernur Mahyeldi di Jakarta pada Senin 4 Maret 2024, yang membahas kesiapan daerah dalam menyambut Ramadan dan idulfitri tahun ini.
"Sebagaimana pembahasan dalam rapat dengan Bapak Mendagri, tingkat inflasi Sumbar pada Februari 2024 ada di angka 3,23 year on year (yoy), dan itu berada di atas inflasi nasional yang tercatat 2,75 yoy. Sebagai langkah strategis untuk mengatasi lonjakan inflasi ini, terlebih akan menjelang Ramadan, kita memerlukan sinergitas yang dirumuskan melalui strategi 4K, yaitu, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distibusi, dan Komunikasi yang Efektif," kata Gubernur lagi.
Gubernur merincikan, strategi 4K tersebut akan diaplikasikan melalui beberpa aksi. Pertama, Penyelenggaraan operasi pasar murah secara efektif dan masif, terutama sekali di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, dan Kota Bukittinggi sebagai empat daerah penyumbang inflasi tertinggi di Sumbar. Kedua, Penguatan fungsi pengawasan dan pelaksanaan sidak pasar secara berkala untuk mengamati pasokan dan harga.
Baca juga: Ringankan Beban Saat Ramadan, Warga Antusias Sambut Pasar Murah
Aksi Ketiga, Penguatan kerja sama daerah dengan provinsi produsen serta mendorong kabupaten/kota di Sumbar meningkatkan kerja sama antardaerah. Keempat, Memastikan kelancaran arus transportasi barang di jalur darat serta stabilitas harga tiket pesawat. Kelima, Penguatan koordinasi antarprovinsi dengan kabupaten/kota terkait data luasan lahan pertanian terdampak bencana serta data kecukupan pangan. Keenam, Penguatan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi oleh masyarakat.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Ringankan Beban Saat Ramadan, Warga Antusias Sambut Pasar Murah
- Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi
- Permudah Akses Perbankan untuk UMKM, Pemko Padang Bersinergi dengan CIMB Niaga
- Evaluasi untuk Adinata Syariah 2025, Gubernur Mahyeldi Targetkan Sumbar Kembali Raih Juara Umum
- OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot