BNPB Pastikan Dampingi Terus Daerah Terdampak Bencana Banjir Bandang

PADANG PANJANG, binews.id -- BNPB pastikan dampingi terus daerah yang terdampak bencana banjir bandang lahar dingin Marapi sampai pulih. Daerah yang menjadi aliran sungai lahar dingin, ditetapkan sebagai daerah zona merah, tidak diperbolehkan ada bangunan lagi.

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M saat memimpin Rapat Khusus Penanganan Bencana Sumatera Barat di Balai Sidang Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Kamis (16/5/2024).

Rapat ini diikuti Kepala BMKG Pusat, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D, Wakil Gubernur, Dr. Audy Joinaldy, Kementerian PUPR, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Bupati Tanah Datar dan Agam serta unsur terkait lainnya.

Dikatakan Suharyanto, bagi warga yang bermukim di daerah yang rawan bencana akan segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Masyarakat yang dipindahkan tidak hanya mendapatkan rumah tapi juga sarana untuk perkebunan.

Baca juga: Sekda Medison Ikut Zoom Meeting Bersama Mendagari, Bahas Soal Pelantikan Kepala Daerah

"Kami minta semua kepala daerah agar sesegera mungkin mendata rumah warga yang terdampak banjir ini. Sekurang-kurangnya ada tiga tahapan. Pertama, rusak ringan. Kedua, rusak sedang. Ketiga, rusak berat. Ini akan kita relokasikan dengan sebaik-baiknya," kata Suharyanto.

Selain itu, untuk jaringan irigasi akan diatasi Kemen PUPR. Sawah perorangan yang terkena dampak sesuai instruksi gubernur, akan dicari solusinya. Ini perlu dibicarakan lagi di tingkat provinsi karena memang tidak ada perbaikan sawah di tingkat pusat. Namun untuk gagal panen ada Jaslindo (asuransi-red) pada 2023, tapi 2024 tidak ada lagi lantaran anggarannya tidak ada.

"Untuk bersifat perorangan mungkin akan dibahas nanti di tingkat provinsi. Untuk yang tidak diwadahi PUPR itu biasanya diajukan, seperti jembatan putus diajukan BSP-nya. Atau diajukan hibah rehabilitasi rekonstruksi ke Deputi IV. Nanti dijelaskan bidang-bidang yang bisa masuk untuk yang tidak dapat tercover BNPB, dan ini Padang Panjang harus bergerak cepat," papar Suharyanto.

Namun di balik semua itu, tambahnya, utamakan dulu data masing-masing keluarga. Apakah masih memiliki tempat untuk membangun kembali tempat tinggalnya. Tapi harus dilihat kondisi lokasi tersebut, berbahaya atau memungkinkan.

Baca juga: Pemkab Solok Sambut Kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Sumbar

Sedangkan untuk masyarakat yang sudah tidak memiliki tempat untuk kembali membangun rumah, akan disediakan lahan untuk mereka.

Penulis: Imel
Editor: BiNews