Penanganan Bencana di Daerah Perbatasan Perlu Kerja Sama Kongkret

PEKANBARU, binews.id — Bencana Banjir atau longsor di daerah perbatasan selain menestapa rakyat, pasti menggangu aksebilitas dan mobilitas masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas saat pertemuan dengan Pemprov Riau, Rabu (8/7) mengingatkan Pemprov berjiran, Riau dan Sumbar soal penanganan bencana alam di daerah batas.

Baca juga: Sumbar Catat Deflasi 0,24% pada November 2025, Harga Cabai Merah Turun Tajam

"Kondisi bencana alam tidak memperdulikan batas daerah. Sehingga banjir di Kampar bisa berdampak ke Pangkalan dan begitu pula sebaliknya,"ujar Nurnas.

Politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini mengajak dua pemerintahan provinsi bertetangga ini untuk bekerjasama menghadapi, menangani dan merespon bencana alam di daerah batas.

Baca juga: Humas Divre II Sumbar Raih Juara 1 PPID Pelaksana Daerah Terbaik 2025 pada Kehumasan KAI Group

"Bencana di Pangkalan itu imbasnya bisa kemana-kemana yang aksebilitas mobilitas masyarakat Sumbar-Riau terganggu, sehingga itu harus ada kerjasama dua provinsi ini dalam menangani bencana alam di tapal batas,"ujar HM Nurnas.

Apalagi dua jenis hutan di dua provinsi beda, di Riau hutan produksi sedangkan di Sumbar hutan lindung.

Baca juga: Pemprov Sumbar Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilkan Harga Pasca Bencana

"Ini menjadi bagian kerjasama dalam penanganan bencana alam jika ini direspon oleh dua gubernur provinsi bertetangga ini, tentu kesusahan rakyat akibat bencana bisa diminimalkan,"ujar Nurnas.

Kadis Kominfo Sumbar Jasman menegaskan bahwa soal bencana alam 2017 sudah ada MoU soal penanganan bencana alam di daerah batas.

Penulis: Imel
Editor: Imel