Masyarakat Berhak Tahu, Badan Publik Wajib Sediakan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

PADANG, binews.id -- Seluruh lapisan masyarakat berhak untuk memperoleh dan mengakses informasi pemerintah, karena setiap dokumen yang dihasilkan, disimpan ataupun dikelola oleh suatu badan publik apalagi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara merupakan informasi publik.
Hal ini dikemukakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Sumbar melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, Indra Sukma disela rapat vakasi, verifikasi dan pengklasifikasian informasi publik dengan sejumlah PPID Pembantu lingkup Pemprov Sumbar, Rabu (8/07/2020).
"Pengecualiannya ada, yakni jika informasi dimaksud masuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana telah diatur Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ucapnya.
Rapat vakasi yang diadakan di Aula Diskominfo ini bertujuan untuk menggali, memperbanyak serta menambah Daftar Informasi Publik (DIP) yang nantinya dapat diakses masyarakat khususnya di Sumatera Barat.
Baca juga: PJKIP Sumbar Tingkatkan Profesionalisme dan Soliditas untuk Keterbukaan Informasi Publik
"Saat ini, sebanyak 916 DIP telah tersedia dan dapat diakses pada Website PPID Sumbar, data ini kami peroleh dari seluruh PPID Pembantu," ungkap Indra.
Meski demikian, diakui masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jumlah DIP-nya masih sangat minim.
"Rapat ini juga menjadi wadah lintas OPD dalam memberikan yang terbaik guna mewujudkan keterbukaan informasi," kata Indra.
Diketahui, pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat Nasional pada tahun 2019 yang lalu, Pemprov Sumbar memperoleh kualifikasi "Informatif", yang merupakan penilaian tertinggi.
Baca juga: Monev KI Sumbar 2024: 33 Badan Publik Bersiap Rebut Anugerah Keterbukaan Informasi
"Untuk tahun 2020, ditengah Pandemi Covid-19, InsyaAllah Sumbar mampu mempertahankan kualifikasi Informatif, artinya implementasi keterbukaan informasi harus memuaskan dari segala aspek," sebutnya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Kembali Serah Terima Bantuan Tanggung Jawab Sosial di Pasaman, Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Gubernur Soal Ranperda Kehutanan Sosial
- Paripurna DPRD Sumbar Jawaban Terhadap 3 Ranperda, Suwipen Sebut Begini!
- Ini Tanggapan Gubernur Soal Pandangan Fraksi-fraksi Tentang APBD 2022
- Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI