Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI

PADANG, binews. id -- Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mempertanyakan beberapa hal serius dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (19/10/2021) di Gedung DPRD Sumbar.

Pertanyaan itu ditujukan langsung kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut. Pertanyaan mulai dari penanganan Covid-19, vaksin kadaluarsa, LHP BPK, hingga evaluasi pejabat eselon III dan IV turut diajukan.

Juru Bicara (jubir) Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Mesra, menyebutkan, hingga pertengahan Oktober 2021 ini, dalam catatan Fraksi Partai Gerindra, capaian vaksinasi di Sumatera Barat baru pada angka 26,71 persen atau 1.177 Juta dari jumlah yang hendak disasar sebanyak 4.408 Juta jiwa. Itu untuk vaksinasi tahap pertama.

Vaksinasi tahap kedua, angkanya justru lebih parah lagi, dimana baru tercatat 594.568 jiwa atau 13,49 persen. "Mohon Penjelasan Saudara Gubernur, apa yang menyebabkan angka vaksinasi kita masih sangat rendah? Apakah stok vaksin yang kurang atau adanya perlambatan di tingkat kabupaten/kota? Mohon juga dijelaskan atas informasi atas adanya vaksin yang kedaluarsa. Kenapa itu terjadi dan berapa banyak?" katanya saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.

Baca juga: Susul Gubernur Mahyeldi ke Magelang, Wagub Vasko Antusias Ikuti Retreat

Lanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur juga diminta agar lebih aktif dan cerdas lagi memainkan pengaruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melakukan konsolidasi seluruh kekuatan dan porensi yang dimiliki daerah ini agar realisasi vaksinasi meningkat sesuai ditargetkan pemerintah pusat.

"Mohon dijelaskan, apa langkah yang sudah dan akan dilakukan pemerintah daerah dalam hal konsolidasi menggenjot target vaksinasi ini?" ujarnya.

Dikatakan Mesra, Fraksi Partai Gerindra juga mohon penjelasan yang lebih detail terkait dengan realisasi hasil LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan Covid19 tahun 2020. Sejauh mana progres pembayaran ke kas daerah atas dari temuan BPK dalam hal penggunaan anggaran penanganan Covid tahun 2022 sebesar Rp6,7 miliar.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan Gubernur terkait langkah penanganan kemiskinan dan pengangguran di Sumbar. Pasalnya, sebagaimana disampaikan dalam Nota Pengantar, terdapat penambahan jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguiran pun bertambah 44,85 ribu orang atau meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%.

Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan Bus bagi Bupati/Wali Kota Beserta Wakil Menuju Bandara Yogya Usai Retret di Magelang

Sekaitan dengan pendapatan transfer setiap tahunnya memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap total pendapatan daerah, jika dibandingkan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ini membuktikan bahwa Provinsi Sumatera Barat masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Karena ketergantungan yang tinggi itulah, maka Pemerintah Provinsi diharapkan terus berupaya untuk bisa menggaet angka yang lebih banyak lagi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews