Masyarakat Berhak Tahu, Badan Publik Wajib Sediakan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Untuk itu ia sangat mengharapkan peran dari seluruh PPID Pembantu, agar ikut berkontribusi aktif dalam penyediaan informasi publik.
"Informasi apapun terkait penyelenggaraan pemerintahan adalah hak masyarakat dan penyediaannya merupakan kewajiban badan publik, ini sesuai amanat undang-undang," tutup Indra.
Disamping PPID Pembantu, rapat juga dihadiri oleh tim pembahasan klasifikasi informasi data umum atau dikecualikan yang berasal dari berbagai OPD, antara lain dari Inspektorat, Biro Hukum Setdaprov, Bakeuda, Kesbangpol serta Diskominfo Provinsi Sumbar. (rls/ Diskominfo/mel)
Baca juga: Tim KI Sumbar Lakukan Visitasi Keterbukaan Informasi Publik ke Padang Panjang
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Kembali Serah Terima Bantuan Tanggung Jawab Sosial di Pasaman, Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Gubernur Soal Ranperda Kehutanan Sosial
- Paripurna DPRD Sumbar Jawaban Terhadap 3 Ranperda, Suwipen Sebut Begini!
- Ini Tanggapan Gubernur Soal Pandangan Fraksi-fraksi Tentang APBD 2022
- Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI
