DPRD Sumatera Barat Adakan Rapat Paripurna Bahas Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pertanggungjawaban APBD 2023

PADANG, binews.id --Pada hari Senin, 1 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat paripurna penting di ruang rapat utama DPRD di Padang. Agenda utama rapat ini adalah penetapan usulan prakarsa DPRD terkait rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pelayanan mutu kesehatan serta pengambilan keputusan terhadap ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Syafar. Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekda Sumbar Hansastri, anggota DPRD lainnya, Sekwan DPRD Sumbar Raflis, perwakilan OPD, dan tamu undangan.

Irsyad Syafar menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu fungsi strategis DPRD dalam pemerintahan daerah adalah membentuk peraturan daerah (Perda). Pada bulan Mei lalu, anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat mengusulkan ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan sebagai bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.

"Dalam Pasal 28 huruf H UUD 1945, diamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal di lingkungan yang sehat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak," ujar Irsyad Syafar.

Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin

Dalam proses harmonisasi Bapemperda, muncul saran bahwa judul ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan perlu diubah menjadi ranperda Pengelolaan Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Perubahan ini diharapkan dapat mencakup pengelolaan kesehatan secara komprehensif, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, sertifikasi, registrasi, lisensi, dan berbagai aspek lain yang mendukung sistem kesehatan daerah.

Selain membahas ranperda kesehatan, rapat paripurna juga menyoroti pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Irsyad Syafar menekankan bahwa evaluasi pelaksanaan APBD tidak hanya mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, tetapi juga efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta capaian kinerja program dan kegiatan.

"Pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah selesai," ungkapnya.

Keputusan DPRD mengenai hal ini diberikan nomor 12/SB/2024, yang menyetujui ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (bi/rel)

Baca juga: Baksos Polri Presisi, Pemko Padang Apresiasi Pembagian Sembako oleh Polresta

Penulis: Imel
Editor: BiNews