Pemko Bukittinggi Sampaikan Rancangan KUA PPAS 2025 dan Perubahan KUA PPAS 2024

BUKITTINGGI - Setelah disampaikan Wawako Marfendi, DPRD Kota Bukittinggi periode 2019-2024 akan fokus membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 dan rancangan perubahan KUA-PPAS tahun 2024.
Dua rancangan penganggaran itu, dihantarkan Wawako Marfendi dalam rapat paripurna, di gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (24/07).
Menurut Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, mengatakan, mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89, Wali Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada kesempatan ini rancangan KUA yang dihantarkan meliputi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian.
"Sedangkan rancangan PPAS disusun dengan sistematika dengan menentukan skala prioritas pembangunan, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahunnya dan menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing- masing program dan kegiatan, jelas Beny.
Baca juga: Wawako Marfendi Irup Upacara HUT Korpri ke 53 dan Hut PGRI ke 79 Tahun 2024
Wakil Walikota Bukittinggi, Marfendi, menyampaikan, rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2025 meliputi Pendapatan dengan estimasi pendapatan daerah sebesar Rp 568.857.864.932,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 125.966.110.191,00, berasal dari Pajak Daerah Rp 51.778.131.740,00, Retribusi Daerah Rp74.187.978.451 Untuk Pendapatan transfer Rp 442.891.754. 741,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 412.801.306.000,00, Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 30.090.448.741.
"Untuk Estimasi Belanja Rp 783.282.287.942 09 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 723 327.977 547,00 dengan rincian Rp 350.299.293.349, jasa Rp. 342.814.198.399,-. Belanja subsidi Rp.2.500.000.000,00,- belanja hibah Rp. 25.629.485.808,00,- dan untuk belanja bantuan sosial Rp.2.085.000.000,00,-," rincinnya.
Belanja Modal Rp48.603.690.395,00 dengan rincian belanja modal peralatan dan mesin Rp 7.454.621.595,00, belanja modal gedung dan bangunan Rp 32.212.659.803,00, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp8.879.499.997,00, dan belanja modal aset tetap lainnya Rp 56.909.000,00. Belanja tidak terduga Rp 1.000.000.000,00 dan Belanja transfer Rp 10.350.620.000,00
"Terkait pembiayaan asumsi penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00. Sehingga pada hantaran rancangan KUA dan PPAS tahun 2025 ini berada dalam kondisi defisit sebesar Rp214.424.423.010,00," ungkapnya.
Baca juga: Pemko dan DPRD Bukittinggi Sepakati Tiga Ranperda Menjadi Perda
Terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bukittinggi Tahun 2024, Wawako menyampaikan, Pendapatan Daerah dianggarkan sebelum perubahan Rp 756.768.257.429,00, bertambah Rp 4.115.219.589,00, sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp 760.883.477.018,00.
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi