Pemko dan DPRD Bukittinggi Tindak Lanjuti Keluhan Warga Tentang Daerah Rawan Longsor

BUKITTINGGI - Menindak lanjuti keluhan warga di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan ABTB, tentang daerah rawan terjadi longsor,
Pemerintah bersama DPRD Bukittinggi, langsung meninjau lokasi yang rawan longsor tersebut Kamis (25/07).
Hal ini dilakukan setelah masuknya pengaduan warga, yang khawatir daerahnya, akan terjadi longsor di kemudian hari.
Menurut Nofriandi Yusbar, Ketua RW 01 Kelurahan Belakang Balok, kepada rombongan Pemko bersama DPRD itu mengatakan, kondisi sejumlah pemukiman di Kelurahan Belakang Balok, cukup mengkhawatirkan dan rawan dengan bencana longsor.
Baca juga: Wawako Marfendi Irup Upacara HUT Korpri ke 53 dan Hut PGRI ke 79 Tahun 2024
Hal ini yang dikeluhkan dan diharapkan warga untuk dapat dicarikan solusi terbaik, terutama mengenai drainase yang mengalir di kawasan itu.
Diharapkannya pemerintah akan punya rencana yang baik untuk warga. Namun, untuk saat ini, tentu kami butuh penanggulangan darurat. Kawasan ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan warga, ungkapnya.
Anggota Komisi III DPRD Bukittinggi, Jon Edwar, bersama Anggota DPRD, Abd. Rachman, mengatakan, kunjungan lapangan dilakukan, karena ada pengaduan warga yang mengkhawatirkan kawasan tempat tinggal mereka di Kelurahan Belakang Balok, rawan dengan longsor. Hal ini ditenggarai, akibat tingginya curah hujan, drainase kurang berfungsi maksimal, sehingga berdampak pada rentannya tanah bibir Ngarai dan akan berakibat buruk pada keselamatan warga.
"Untuk itu, kita lihat ke lokasi. Selain itu, kita undang juga pihak pemerintah kota, ada Pak Asisten, Pak Kadis PU, Kadis Perkim. Tujuannya, keluhan warga kita penuhi dan pertanyaan pertanyaan dari warga, bisa dijawab langsung, dengan solusi solusi terbaik dari pemerintah kota, yang akan kita support dari badan legislatif, sesuai tugas dan fungsi kita di DPRD," ungkapnya.
Baca juga: Pemko dan DPRD Bukittinggi Sepakati Tiga Ranperda Menjadi Perda
Sementara Wako Bukittinggi Erman Safar yang diwakili Assisten II Setdako Bukittinggi, Rismal Hadi, mengatakan, idealnya, lokasi bibir ngarai, tidak layak lagi untuk dijadikan kawasan pemukiman, diperlukan relokasi dengan perencanaan yang matang katanya.
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi