Soal Kematian Afif Maulana, LBH Padang Gugat Polda Sumbar ke Komisi Informasi Sumbar

PADANG, binews.id -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang ajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) Sumbar. LBH menggugat Polda Sumbar terkait permintaan informasi kasus tewasnya Afif Maulana yang sedang ditangani oleh Polda Sumbar.

Adapun informasi yang dimohonkan oleh LBH Padang diantaranya rekaman CCTV di kantor Polsek Kuranji selang waktu sejak Sabtu, 8 Juni 2024 sampai dengan Minggu 9 Juni 2024. Kemudian LBH meminta salinan berkas hasil autopsi almarhum Afif Maulana. Sedikitnya ada 6 point informasi yang diminta oleh LBH Padang kepada Polda Sumbar.

Sebelumnya pada 17 Juli 2024 LBH Padang sudah menyurati Polda Sumbar meminta informasi seputar Afif Maulana. Surat itu kemudian dibalas oleh Polda Sumbar pada 22 Juli 2024. Pada surat tersebut Polda Sumbar menjelaskan informasi yang diminta LBH adalah termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 huruf A UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga informasi tersebut tidak dapat diberikan.

Kemudian dalam surat tersebut Polda Sumbar juga menegaskan berdasarkan hasil penyelidikan belum ditemukan adanya dugaan tindak pidana sehubungan penemuan mayat atas nama Afif Maulana.

Baca juga: Sidang Paripurna Istimewa Peringatan HUT Kabupaten Solok ke-112

Atas surat jawaban Polda Sumbar tersebut, LBH merasa belum puas dan mengajukan keberatan ke atasan PPID Polda Sumbar pada 6 Agustus 2024.

Terhadap keberatan tersebut, Polda Sumbar kembali memberikan jawaban melalui surat tanggal 9 Agustus 2024 yang intinya kembali menegaskan hal yang sama bahwa informasi yang dimohonkan tersebut adalah informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan.

Atas jawaban dari Polda tersebut, LBH merasa belum puas dan selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi (KI) Sumbar pada 27 Agustus 2024.

Atas sengketa yang diajukan tersebut, KI Sumbar telah menunjuk Majelis Komisioner untuk menangani sengketa ini, yakni Riswandy sebagai Ketua Majelis, Musfi Yendra dan Tanti Endang Lestari sebagai anggota. Sementara mediator nya adalah Idham Fadhli.

Baca juga: Sidak RSUD dr.Rasidin Padang, Ombudsman Apresiasi Layanan RSUD dr. Rasidin

Namun pada sidang perdana dengan agenda pemeriksaan awal yang dilakukan Selasa, 10/9, di Kantor Komisi Informasi Sumbar, kedua pihak tidak hadir. Polda Sumbar selaku Termohon mengaku belum mendapat surat kuasa oleh pimpinan PPID nya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews