Tim Ahli DPRD Sumbar Bahas Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah

"Pemberdayaan perempuan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Kita perlu merumuskan kebijakan yang lebih akurat agar potensi ini dapat dioptimalkan," tegasnya.
Ia juga mendorong perlunya peningkatan program pelatihan keterampilan khusus bagi perempuan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, agar mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Tim Ahli DPRD Sumbar berharap hasil dari rapat ini bisa memberikan masukan berharga bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Harapannya, kebijakan tersebut dapat mendukung pemberdayaan perempuan secara lebih efektif, baik di sektor publik maupun swasta, sehingga mereka dapat memainkan peran yang lebih besar dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
"Semoga rapat ini bisa menghasilkan ide dan gagasan untuk memaksimalkan peran perempuan bagi pembangunan Sumatera Barat ke depan. Kita berharap partisipasi perempuan di semua sektor dapat ditingkatkan, agar pembangunan yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan lebih cepat dan merata," ungkap perwakilan dari Tim Ahli DPRD.
Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan DPRD Sumbar yang secara berkelanjutan berupaya memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, mendapatkan akses yang adil dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemberdayaan perempuan dianggap sebagai kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.
Selain itu, pembahasan ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan dalam berperan aktif di tengah masyarakat. (bi/rel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Gubernur Mahyeldi Ajak Warga Pasaman Sukseskan PSU: Jangan Golput dan Jaga Netralitas
- Rahmat Saleh Sambangi KPU Sumbar, Bahas Masalah PSU di Pasaman
- DPRD Sumatera Barat Gelar Rapat Paripurna Penetapan Ranwal RPJMD 2025--2029 dan Pengumuman Pimpinan Pansus LKPJ 2024
- Komisi Informasi Sumbar Dorong Gubernur Terbitkan Pergub Keterbukaan Informasi
- Pemko Padang Ajukan 3 Ranperda ke DPRD Guna Dorong Kemajuan Birokrasi dan Optimalisasi PAD