Tim Ahli DPRD Sumbar Bahas Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah

"Pemberdayaan perempuan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Kita perlu merumuskan kebijakan yang lebih akurat agar potensi ini dapat dioptimalkan," tegasnya.
Ia juga mendorong perlunya peningkatan program pelatihan keterampilan khusus bagi perempuan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, agar mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Tim Ahli DPRD Sumbar berharap hasil dari rapat ini bisa memberikan masukan berharga bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Harapannya, kebijakan tersebut dapat mendukung pemberdayaan perempuan secara lebih efektif, baik di sektor publik maupun swasta, sehingga mereka dapat memainkan peran yang lebih besar dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
Baca juga: Pemkab Solok Kenakan Sanksi Administratif kepada PT. Lakeside Alahan Wisata
"Semoga rapat ini bisa menghasilkan ide dan gagasan untuk memaksimalkan peran perempuan bagi pembangunan Sumatera Barat ke depan. Kita berharap partisipasi perempuan di semua sektor dapat ditingkatkan, agar pembangunan yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan lebih cepat dan merata," ungkap perwakilan dari Tim Ahli DPRD.
Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan DPRD Sumbar yang secara berkelanjutan berupaya memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, mendapatkan akses yang adil dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemberdayaan perempuan dianggap sebagai kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.
Selain itu, pembahasan ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan dalam berperan aktif di tengah masyarakat. (bi/rel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Padang Hadapi Diet Anggaran 2026, DPRD: Pemangkasan Dana Pusat Ubah Struktur APBD dan RPJMD
- Komisi II DPRD Padang Soroti Rendahnya PAD, Rachmad Wijaya Minta Evaluasi Kepala OPD
- Wakil Ketua DPRD Padang Jupri Dorong Renovasi Kantor Lurah Batuang Taba Nan XX
- Wakil Wali Kota Padang Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2026
- Nevi Zuairina Dorong Penguatan Struktur dan Kaderisasi PKS di 7 Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Barat