Bawaslu Ajak Mubalig Perangi Politik Uang di Pilkada 2024

PADANG, binews.id -- Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi berkesempatan menjadi narasumber dengan tema Peran Mubaligh Muhammadiyah Dalam Memperkuat Edukasi Tolak Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2024.

Kegiatan diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Sumatera Barat di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sabtu 12 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, Jons Manedi menerangkan, KPU Provinsi Sumbar telah menetapkan 4.103.084 daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Serentak Nasional (PSN) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dengan 10.846 TPS dan 27 TPS khusus di lokasi khusus.

Dalam kegiatan yang dihadiri pengurus LHKP, mubaligh dan mahasiswa Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jons mengajak untuk hadir ke TPS dan menggunakan hak pilih untuk Sumatera Barat 5 tahun kedepan.

Baca juga: KPU Dharmasraya Gelar Evaluasi Pemilu 2024, Tantangan Partisipasi Pemilih Jadi Sorotan

"Negara yang merdeka, akan kembali dijajah dengan investasi politik atau pemimpin, mereka akan datang dengan membiayai proses pemilihan kepemimpinan. Politik uang merupakan salah satu indikator calon pemimpin menggunakan investasi politik, nantinya seluruh kebijakan masyarakat akan dipengaruhi oleh penjajah yang telah berinvestasi, pemimpin yang buruk akan menang jika pemilih yang baik tidak menggunakan hak pilihnya," papar Jons.

Dalam kesempatan itu, Jons Manedi melalui para mubaligh mengajak untuk menyampaikan pesan -- pesan demokrasi dan bahaya politik uang bagi demokrasi.

"Untuk bisa menyampaikan pesan -- pesan demokrasi kepada 4 juta lebih pemilih di Sumatera Barat, dengan kekuatan KPU tidak mungkin rasanya tanpa bantuan dari para mubaligh," pungkas Jons. (bi/rel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews