Diskusi dengan FWP Padang, Hidayat Paparkan Pembangunan Kota Berbasis Meritokrasi, Transparan dan Digitalisasi

PADANG, binews.id - Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang menggelar acara bedah visi dan misi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Hendri Septa - Hidayat di salah satu kafe di Kota Padang, Senin (28/10/24).

Kegiatan tersebut diisi dengan pemaparan yang jelas dan terukur dari calon Wakil Walikota, Hidayat, yang memaparkan konsep pembangunan berbasis meritokrasi serta tata kelola pemerintahan yang transparan melalui digitalisasi.

Baca juga: Calon Wakil Walikota Padang, Hidayat Mencoblos di TPS 22 Surau Gadang

Hidayat, yang mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota, memaparkan visi "Metropolitan Maju Berkelanjutan dengan Iman, Taqwa, dan Kualitas." Dalam visinya, ia menekankan pentingnya tata kelola berbasis meritokrasi yang didukung oleh layanan pemerintahan transparan melalui digitalisasi.

Hidayat menyampaikan bahwa meritokrasi adalah prinsip utama yang akan diterapkan dalam pemerintahannya. Menurutnya, sistem ini memastikan penempatan seseorang di posisi strategis didasarkan pada keterampilan dan prestasi, bukan latar belakang sosial atau koneksi pribadi. "Meritokrasi akan membawa pemerintahan yang lebih efektif dengan menempatkan orang-orang kompeten di posisi penting, sehingga hasil kerja maksimal bisa dicapai," ujarnya.

Baca juga: Hendri Septa - Hidayat Ajak Pemilih Gunakan Hak Suara

Namun, ia juga mengakui bahwa penerapan meritokrasi bukan tanpa tantangan, seperti membangun sistem seleksi yang adil dan transparan serta mengubah budaya birokrasi yang masih enggan beralih ke sistem ini.

Dalam upayanya untuk meningkatkan transparansi, Hidayat menekankan penggunaan teknologi digital. "Transparansi dalam pemerintahan bukan lagi opsi, tapi kebutuhan," katanya. Melalui jaringan digital, layanan pemerintahan akan lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang memungkinkan warga untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung.

Baca juga: Tim Hukum Hendri Septa - Hidayat : Penyelenggara Pilkada Harus Menegakkan Aturan Terkait Larangan Membawa Telepon Genggam ke Bilik Suara

Penggunaan teknologi digital tidak hanya untuk efisiensi tetapi juga untuk mempermudah pengelolaan data. Kebijakan dan penggunaan anggaran bisa didokumentasikan dan diakses publik secara real-time, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.

Meski begitu, ia menyoroti pentingnya menjaga keamanan data dalam layanan digital, dengan pengembangan infrastruktur teknologi yang kuat dan regulasi perlindungan data yang ketat.

Penulis: Imel
Editor: BiNews