Optimalkan Kegiatan UPTD KPSDKP, Komisi II DPRD Sumbar Siap Perhatikan Kebutuhan Anggaran

Varel menyebut, persoalan kerusakan terumbu karang ini juga telah menjadi keluhan oleh nelayan di Pariaman.
Nelayan di sana menyampaikan, dulu saat datang ombak besar, di belakang ombak itu banyak ikan kecil yang bisa mereka tangkap, sekarang tidak lagi. Banyak terumbu karang rusak membuat ikan menjadi susah didapat.
"Maka dari itu, kendala anggaran UPTD KPSDKP menjadi perhatian serius komisi II. Dengan dukungan anggaran yang memadai diharapkan ke depan UPTD ini bisa optimal menjalankan program-program mereka, yang mana nantinya akan mendukung keberlangsungan mata pencaharian nelayan kita," tukas dewan dari daerah pemilihan (dapil) 6 Sumbar tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Muhammad Yasin mengatakan, anggaran Rp1 Miliar tak imbang dengan besarnya tanggung jawab UPTD KPSDKP yang memiliki kewenangan di 7 daerah pesisir Sumbar. Ditambah lagi, anggaran yang ada bukan hanya semata diperuntukkan untuk program kegiatan, namun juga mencakup untuk kebutuhan operasional dan gaji pegawai.
"Keterbatasan anggaran akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan tidak berjalan maksimal. Di lain sisi, keberadaan UPTD ini sangatlah penting dala mengelola sumber daya kelautan kita di Sumbar. Persoalan ini menjadi skala prioritas Komisi II untuk dibahas bersama dinas terkait, kami mendukung anggaran bisa ditambah," tukasnya.
Kunjungan kerja Komisi II ke UPTD KPSDKP dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dijalankan UPTD tersebut, khususnya dalam hal konservasi penyu.
Dalam kunjungan itu pimpinan dan anggota Komisi II turut diajak oleh Kepala UPTD, Wandi Afrizal melakukan rilis tukik ke laut lepas.(bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Bupati Dharmasraya Jadi Pembicara Utama dalam Talk Show Perempuan Minang Bicara di Padang
- Gubernur Mahyeldi Ajak Warga Pasaman Sukseskan PSU: Jangan Golput dan Jaga Netralitas
- Rahmat Saleh Sambangi KPU Sumbar, Bahas Masalah PSU di Pasaman
- DPRD Sumatera Barat Gelar Rapat Paripurna Penetapan Ranwal RPJMD 2025--2029 dan Pengumuman Pimpinan Pansus LKPJ 2024
- Komisi Informasi Sumbar Dorong Gubernur Terbitkan Pergub Keterbukaan Informasi