Pjs Wali Kota Bukittinggi Ikuti Raker dan Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi II DPR RI

BUKITTINGGI,Binews.id - Menjelang Pilkada serentak yang bakal digelar 27 November 2024, Komisi II DPR RI menggelar Rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah se-Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi, yang juga dihadiri Pjs.Walikota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, di Ruang Komisi II, Gedung DPR RI, Senin (18/11).
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, Raker dan RDP ini merupakan upaya untuk mengetahui persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak dan juga mengetahui sejauh mana fasilitasi dan pengawasan pemerintah daerah, yang saat ini sebagian besar diisi oleh penjabat kepala daerah.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, juga menekankan, Raker/RDP dilakukan karena banyaknya laporan yang masuk tentang netralitas ASN dan penyelenggara pemerintahan lainnya.
Menurut Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Komisi II berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan yang kami miliki dalam dua hal, yang pertama dalam konteks pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan kita laksanakan pada 27 November 2024 mendatang dan kedua, melakukan pengawasan dalam konteks urusan pemerintahan daerah terutama kepada para penjabat kepala daerah yang dalam konstruksi peraturan perundang- undangan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintahan pusat sebagai mitra kerja dari Komisi II DPR RI, ungkapnya.
Baca juga: Wawako Marfendi Irup Upacara HUT Korpri ke 53 dan Hut PGRI ke 79 Tahun 2024
Dalam paparanya, Plt Gubernur Sumatra Barat, Audy Joynaldi, menjelaskan, di Provinsi Sumatra Barat ini terdapat pemilihan Gubernur, 12 pemilihan Bupati dan 17 pemilihan Wali kota dengan 56 pasangan calon kepala daerah. Total DPT tercatat sebanyak 4.103.084 pemilih pada 19 kota kabupaten, yang sebagian besar pemilih pemula sebanyak 51%.
"Kami selaku pimpinan akan terus membangun sinergi dengan Forkopimda, KPU, Bawaslu dan stakeholder untuk kesuksesan pilkada serentak di Sumatra Barat. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkada. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan Pilkada yang damai, jujur dan adil, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi," ungkapnya.
Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani S Rustam, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan turut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dan forkopimda, untuk kelancaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini. Fokus utama lainnya adalah memastikan pelayanan publik, tetap berjalan optimal di tengah dinamika politik. Dalam setiap kesempatan, Hani S. Rustam, juga terus menegaskan pada seluruh ASN dan non ASN untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, dan juga mengimbau masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak pilihnya pada 27 November mendatang.
"Kolaborasi dan sinergitas dengan semua pihak terus kita intensifkan jelang Pilkada 27 November 2024 mendatang. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan," ungkap Hani.
Baca juga: Pemko dan DPRD Bukittinggi Sepakati Tiga Ranperda Menjadi Perda
Terkait upaya mensukseskan pilkada, Pjs Wako, yang juga menjabat Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, juga terus mengintensifkan layanan perekaman data KTP-el. Tidak hanya untuk Bukittinggi, Hani S. Rustam selaku Sesditjen Dukcapil juga ikut mengimbau seluruh Kepala Disdukcapil se Sumbar, untuk buka layanan di hari Sabtu dan membuka layanan pada hari H pemungutan suara Pilkada 2024.
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi