OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot

PADANG, binews.id -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan bahwa likuiditas perbankan di Indonesia, termasuk di Sumatra Barat, akan tetap ketat sepanjang 2025. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta dinamika ekonomi global, khususnya dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu migrasi modal asing dari pasar keuangan domestik.

Kepala Perwakilan OJK Sumatra Barat, Roni Nazra, mengungkapkan bahwa tekanan likuiditas akan sangat dirasakan oleh perbankan daerah, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD). "Jika kita melihat berbagai indikator, memang likuiditas tahun ini semakin ketat. Kebijakan efisiensi anggaran tentu berdampak pada sektor jasa keuangan. Saya kira Bank Nagari sebagai BPD Sumbar juga akan menghadapi kesulitan likuiditas," ujar Roni dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Meskipun menghadapi keterbatasan dana akibat ketatnya likuiditas, Roni menilai bahwa kinerja perbankan di Sumatra Barat masih mencatatkan pertumbuhan positif. Pada 2024, total aset perbankan Sumbar tumbuh sebesar 3,50 persen menjadi Rp83,99 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp81,15 triliun. Sementara itu, kredit tumbuh 5,27 persen menjadi Rp73,36 triliun, dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 4,18 persen menjadi Rp56,12 triliun.

Namun, kesulitan likuiditas menyebabkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana masyarakat. "Jika kita melihat komposisi dana dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan giro negatif. Ini mengindikasikan bahwa sektor usaha belum mengalami pertumbuhan yang signifikan," jelas Roni.

Baca juga: OJK cabut Izin Usaha BPR Pakan Rabaa Solsel

Sebagai informasi, DPK perbankan terdiri dari deposito (dana mahal), serta tabungan dan giro (dana murah). Sepanjang 2024, deposito perbankan Sumbar mencapai Rp15,36 triliun atau tumbuh 5,3 persen. Sementara itu, tabungan naik 5,8 persen menjadi Rp33,92 triliun, tetapi giro mengalami penurunan 5,1 persen menjadi Rp6,83 triliun.

Menurut Roni, penurunan giro ini menjadi sinyal bahwa sektor usaha belum berkembang optimal, karena giro umumnya digunakan oleh pelaku usaha, perusahaan, serta instansi pemerintah untuk transaksi keuangan.

Di tengah tantangan likuiditas, OJK menilai bahwa masih terdapat peluang pertumbuhan di sektor perbankan, terutama dalam pembiayaan sektor pertanian yang hingga kini belum tergarap maksimal.

"Pertanian masih menjadi kekuatan utama perekonomian Sumbar dengan kontribusi 21,94 persen terhadap ekonomi daerah, namun penyaluran kredit perbankan ke sektor ini masih sangat kecil, hanya Rp11,86 triliun," ungkap Roni.

Baca juga: Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Sumatera Barat Tumbuh Positif

Sebaliknya, sektor perdagangan yang kontribusinya terhadap perekonomian Sumbar lebih rendah, yakni 16,57 persen, justru mendapatkan penyaluran kredit yang lebih besar, mencapai Rp16,92 triliun.

Penulis: Imel
Editor: BiNews