Pemprov Sumbar Raih Predikat A, Tertinggi se-Sumatera dalam Indeks Reformasi Birokrasi 2025

PADANG, binews.id -- Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah berhasil meraih penghargaan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan predikat A.

Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Rini Widyantini saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Pencapaian ini pantas dibanggakan. Karena selain menjadi yang tertinggi di Wilayah Sumatera, penghargaan tersebut bentuk perwujudan komitmen Pemprov Sumbar mewujudkan tatakelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, evaluasi tahun 2024, kita berhasil meraih predikat A dengan nilai 86,85. Nilai ini tertinggi di Sumatera dan pertama kalinya kita raih. Ini sesuai harapan. Pastinya berkat kerja keras semua OPD. Hanya ada 6 pemerintah provinsi yang meraih nilai A. Termasuk Pemprov Sumbar," ucap Mahyeldi usai menerima penghargaan.

Baca juga: Rahmat Saleh Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Inderapura Pessel

Hasil capaian nilai indeks reformasi birokrasi Pemprov Sumbar tahun 2024 sangat signifikan. Tahun sebelumnya 2023 nilai Pemprov Sumbar masih predikat BB dengan nilai 77,1.

Mahyeldi meminta jangan berpuas diri terhadap apa yang telah dicapai pada hari ini. Justru harus jadikan motivasi ke depannya dalam hal implementasi reformasi birokrasi di Sumbar.

Mahyeldi menargetkan, tahun berikutnya raihan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar harus lebih baik lagi. Oleh sebab itu ia meminta keseriusan seluruh OPD untuk mencapai target tersebut.

"Kami Pemprov Sumbar tetap konsisten dalam hal implementasi reformasi birokrasi. Tidak hanya menjadi target di atas kertas, tidak hanya menjadi output bagi seluruh OPD, tapi justru outcome implementasi reformasi birokrasi harus dirasakan masyarakat," harapnya.

Baca juga: Dapat Laporan Soal RSUD Sungai Dareh, Bupati Annisa Langsung Turunkan Tim Konsultan Independen Mencek RSUD Sungai Dareh

Tidak hanya terbaik dalam implementasi reformasi birokrasi, Menteri PANRB Rini Widyantini juga telah mendaulat Pemprov Sumbar sebagai pemerintah provinsi yang berkomitmen dalam penanganan angka kemiskinan di wilayah Sumatera

Penulis: Imel
Editor: Imel