Ketua DPRD Sumbar Dukung Seleksi Terbuka KPID: Harus Lahirkan Komisioner Kredibel

PADANG, binews.id — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menyambut positif dimulainya proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar periode 2025--2028. Ia menegaskan pentingnya seleksi yang terbuka dan profesional agar melahirkan komisioner yang memiliki integritas serta mampu menjawab tantangan penyiaran modern.

"Panitia Seleksi (Pansel) harus bekerja secara objektif, profesional, dan terbuka serta menjunjung tinggi integritas dalam menilai kompetensi para calon," ujar Muhidi, Minggu (29/6).

Ia berharap proses ini tidak hanya sekadar formalitas, namun benar-benar menjaring figur-figur terbaik yang tak hanya memahami regulasi penyiaran, tapi juga memiliki kepekaan sosial terhadap dinamika lokal dan tantangan digitalisasi media.

Menurut politisi PKS itu, proses seleksi KPID Sumbar merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem penyiaran yang sehat, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus dipegang dalam seluruh tahapan seleksi.

"Kami mengapresiasi dibukanya tahapan seleksi KPID Sumatera Barat. Proses ini harus transparan dan akuntabel agar melahirkan komisioner yang benar-benar berintegritas, independen, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh, Muhidi menilai bahwa KPID ke depan harus lebih dari sekadar pengawas siaran. Lembaga ini, katanya, harus mampu berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun narasi positif Sumatera Barat melalui media penyiaran.

"KPID Sumbar juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain menjaga kualitas dan etika penyiaran, lembaga ini juga harus mampu menggerakkan literasi media, mendukung pelestarian budaya Minangkabau, serta menunjang UMKM agar lebih dikenal," tambahnya.

Ia menekankan pentingnya peran media lokal sebagai sarana promosi produk-produk unggulan daerah seperti kuliner, kerajinan, dan sektor pariwisata. Menurutnya, KPID harus mendorong kerja sama yang produktif antara pelaku UMKM dan lembaga penyiaran.

"Kita ingin penyiaran bukan hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga media edukasi, promosi UMKM, dan penggerak ekonomi lokal," ujar Muhidi.

Ia menyadari bahwa tantangan dunia penyiaran saat ini semakin kompleks. Hal tersebut tak hanya terkait konten dan etika siaran, tetapi juga dalam membangun literasi digital di tengah arus informasi global.

"Penyiaran harus mampu menjadi benteng nilai-nilai kebangsaan dan alat penyaring terhadap pengaruh negatif dari media luar yang tidak sejalan dengan kearifan lokal," tandasnya.

Penulis: Imel
Editor: Imel