DPRD Sumbar Terima Kunjungan Komisi III DPRD Tanah Datar, Bahas Krisis Ikan Bilih di Danau Singkarak

Senin, 30 Juni 2025, 18:40 WIB | Politik | Kota Padang
DPRD Sumbar Terima Kunjungan Komisi III DPRD Tanah Datar, Bahas Krisis Ikan Bilih di...
DPRD Sumbar Terima Kunjungan Komisi III DPRD Tanah Datar, Bahas Krisis Ikan Bilih di Danau Singkarak

PADANG, binews.id — DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar, Senin (30/6/2025), di Ruang Rapat Khusus I Gedung DPRD Sumbar. Kunjungan ini diterima langsung oleh Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, HM Nurnas, yang memimpin pertemuan.

Fokus utama pertemuan adalah membahas kondisi Danau Singkarak yang semakin memprihatinkan, terutama terkait penurunan drastis populasi ikan Bilih yang merupakan ikan endemik kebanggaan Sumatera Barat.

Ikan Bilih Terancam Punah, Masyarakat Terpukul

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Kamrita, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Danau Singkarak yang mengalami pencemaran parah akibat limbah, baik organik maupun anorganik. Hal ini berdampak langsung pada ekosistem dan ekonomi masyarakat sekitar.

"Sejak populasi ikan Bilih berkurang, masyarakat yang menggantungkan hidup dari danau sangat terdampak. Ikan ini semakin sulit ditemukan akibat pencemaran yang sudah sangat mengkhawatirkan," ungkap Kamrita.

Baca juga: Taekwondo Pulang Bawa 2 Medali, KONI Sumbar Janjikan Dukungan Pembinaan Berkelanjutan

Ia menambahkan, salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan adalah membuka saluran air Batang Ombilin, sehingga air danau bisa kembali mengalir dan membantu menghanyutkan limbah yang mengendap di dasar danau.

"Dengan mengalirnya air, limbah-limbah yang mengendap dapat terbawa keluar, termasuk sedimentasi anorganik yang menjadi penyebab utama pencemaran," jelasnya.

DPRD Sumbar: Perlu Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, HM Nurnas, menjelaskan bahwa kondisi sedimentasi dan limbah yang menumpuk di Danau Singkarak memang membutuhkan penanganan serius dan biaya besar.

"Jika limbah terus menumpuk, akan terjadi sedimentasi. Untuk mengeluarkan sedimen itu butuh biaya sangat besar dan pendekatan teknis yang terukur," ujar Nurnas.

Baca juga: KONI Sumbar Matangkan Persiapan Porprov 2026: Fokus pada Pembinaan dan Kompetisi Berprestasi

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat, mengingat pengelolaan Danau Singkarak berada di bawah kewenangan nasional.

Halaman:

Penulis: Imel
Editor: Imel

Bagikan: