DPRD Sumbar Gelar Paripurna RAPBD 2026, Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Selasa, 30 September 2025, 18:56 WIB | Pemerintahan | Kota Padang
DPRD Sumbar Gelar Paripurna RAPBD 2026, Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan...
DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (30/9/2025), di ruang sidang utama DPRD. ist

PADANG, binews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (30/9/2025), di ruang sidang utama DPRD.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa, Sekretaris DPRD Maifrizon, serta dihadiri oleh sejumlah anggota dewan. Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, serta perwakilan perbankan dan BUMD.

Baca juga: Sektor Jasa Keuangan Sumbar Tumbuh Stabil, Dorong Ekonomi Regional di Triwulan III-2025

Dalam sambutannya, Muhidi menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 menghadapi tantangan berat, terutama akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat.

"Alokasi TKDD tahun 2026 untuk Provinsi Sumbar ditetapkan sebesar Rp2,75 triliun, berkurang lebih dari Rp664 miliar dibandingkan tahun 2025, serta berkurang Rp429 miliar dari kesepakatan KUA-PPAS 2025. Pengurangan terbesar terjadi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang tentu akan berdampak terhadap ruang fiskal APBD 2026," jelas Muhidi.

Baca juga: Fadly Amran Tekankan Pentingnya Sensus Ekonomi 2026 untuk Kebijakan Pembangunan

Ia menekankan pentingnya langkah konkret bersama pemerintah daerah untuk menutup kekurangan tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kita tidak bisa lagi bergantung pada asumsi KUA-PPAS sebelumnya. Penurunan penerimaan DAU akan sangat berpengaruh terhadap belanja operasional, khususnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa," tambahnya.

Baca juga: KONI Gandeng OJK Sumbar : Sinergi Olahraga dan Keuangan Demi Prestasi Ranah Minang

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy dalam Nota Pengantar RAPBD 2026 menyampaikan bahwa tema pembangunan tahun depan adalah "Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

Menurut Vasco, RAPBD 2026 akan difokuskan untuk mendorong transformasi pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM berbasis nilai tambah lokal.

Halaman:

Penulis: Imel
Editor: BiNews

Bagikan: