Warga Membandel Tidak Jalankan Protokol Kesehatan, Akan Disanksi Denda Atau Kurungan

PADANG, binews.id - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menegaskan, setiap orang yang tidak pakai masker dan tidak jalankan protokol kesehatan diluar rumah diberikan sanksi berupa denda atau kurungan.
"Lebih baik menangkap orang-orang yang membandel terhadap protokol kesehatan tersebut untuk menyelamatkan masyarakat penduduk Sumbar 5 juta orang lebih dari penyebaran Covid 19," ujar Irwan Prayitno dalam rapat koordinasi gugus tugas penanganan Covid 19 di Aula Kantor Gubernur, Kamis (3/9/2020).
Disampaikan Gubernur, keberadaan peraturan daerah (Perda) lebih kepada penerapan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat. Dan dari semua sisi pemerintahan semua bentuk aturan pelayanan, sistem testing, tracing, isolasi dan treatmen kesiapan rumah sakit merawat dan mengobati pasien.
"Kita menyakini soal sosialisasi protokol kesehatan semua masyarakat sudah tahu namun karena prilaku dan kelihatan membandel tidak mau pakai masker dan protokol kesehatan sebagai antisipasi penyebaran Covid 19. Penegakan aturan disiplin protokol kesehatan dilakukan oleh pihak keamanan, Polri dan Satpol PP, untuk jaga diri sendiri, keluarga, teman, sahabat dan orang lain," tegas Irwan Prayitno.
Baca juga: Susul Gubernur Mahyeldi ke Magelang, Wagub Vasko Antusias Ikuti Retreat
Gubernur juga berharap dukungan kepada Polda Sumbar, TNI dan Satpol PP dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat sesuai aturan perda dan aturan lainnya.
"Kita berharap masyarakat taat dan tertib laksanakan protokol kesehatan dalam antisipasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Sumbar. Bagi masyarakat yang membandel atau membangkang mesti ditertibkan agar dirinya selamat dan orang lain juga selamat dari Covid 19," seru Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno juga sampaikan kepada Satpol PP dalam penegakkan perda adaptasi kehidupan baru yang diprediksi disyahkan pada tanggal 11 September 2020, agar segera melakukan koordinasi dan rapat-rapat teknis baik dan sosialisasi perda kepada masyarakat secepatnya.
"Kita akan membuka ruang publikasi masif kepada media massa dan media sosial, jika perlu bagi yang tertangkap aparat selain di denda atau kurungan akan diberitakan dimedia," ujarnya.
Gubernur terangkan, hal ini bagaimana dilakukan secara tegas agar secepatnya masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan protokol kesehatan.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan UNP Laksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kepulauan Riau
- Hj. Nevi Zuairina Minta Ada Transformasi Kesehatan dan Pariwisata di KEK Sanur
- PP IPPNU X Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama Gelar Peer Educator Cegah Stunting
- Gubernur Mahyeldi, Direktur dan Rektor UNP Temui Wapres Usulkan Pengembangan RSAM Bukittinggi
- Bio Farma Ajak Perempuan di Kalimantan Tengah Cegah Kanker Serviks
Progul Dokter Warga Mulai Layani Masyarakat Kota Padang
Kesehatan - 24 Februari 2025
Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up
Kesehatan - 19 Februari 2025
Mahyeldi Jalani Medical Check-Up di RS Unand Jelang Pelantikan
Kesehatan - 14 Februari 2025
KAI Divre II Sumbar Gelar Pengobatan Gratis terhadap 228 Pensiunan
Kesehatan - 10 Februari 2025