Komisi III DPRD Padang Bahas Akses Transportasi Pascabencana Bersama Dishub
PADANG, binews.id — Komisi III DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang pada Kamis (04/12/2025) untuk membahas kondisi transportasi dan aksesibilitas yang terdampak bencana. Pertemuan ini dinilai penting mengingat Kota Padang saat ini hanya memiliki satu jalur utama yang dapat dilalui, sementara kebutuhan logistik bagi warga terdampak terus meningkat.
Baca juga: Pemko Padang Terima Donasi Tanggap Bencana Dari PB PGRI
Dalam rapat tersebut, Dishub memaparkan langkah-langkah darurat yang telah dijalankan guna menjaga kelancaran distribusi bantuan dan mengurai kemacetan di sejumlah titik strategis. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menyampaikan bahwa sejak hari pertama pascabencana, pihaknya sudah menempatkan personel di lokasi rawan macet untuk memastikan distribusi bantuan tidak terganggu.
"Dishub langsung mengefektifkan personel ke titik-titik yang rawan macet. Kami memastikan bantuan dari pusat dan lembaga kemanusiaan tidak terhambat ketika masuk Kota Padang. Selain itu, kami juga memberikan bantuan internal kepada petugas Dishub yang turut menjadi korban," ujar Ances.
Baca juga: Penanganan Bencana Hidrometeorologi Terus Dipercepat, BNPB Targetkan Huntara Rampung Sebelum Ramadan
Saat ini, jalur Sitinjau Lauik--Indarung menjadi satu-satunya akses masuk yang masih berfungsi. Ketergantungan pada jalur tunggal ini memicu penumpukan kendaraan, terutama truk logistik. Mengacu pada peraturan gubernur terkait pembatasan operasional truk, Dishub juga mengeluarkan edaran yang membatasi masuknya truk besar hingga 8 Desember 2025, kecuali kendaraan esensial seperti truk sembako, tangki air, BBM, dan kendaraan pengangkut bantuan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menyoroti dampak serius terputusnya jalur Padang--Solok. Ia menyebut terhambatnya distribusi bahan pangan dan air bersih kini mulai dirasakan masyarakat.
Baca juga: 181 Huntara Dibangun Pascabencana di Tiga Kabupaten di Sumbar
"Kita menghadapi situasi darurat. Jalur Padang--Solok yang macet parah membuat suplai bahan pokok tersendat. Ini terlihat dari harga cabai yang melonjak hingga langkanya air isi ulang," ungkapnya.
Situasi semakin memburuk setelah pasokan air baku dari Mata Air Gunung Talang, Solok—sumber utama air bersih Kota Padang—terhenti akibat bencana. Banyak depot air minum terpaksa tutup karena suplai tak kunjung datang.
Helmi menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk memulihkan jalur logistik secepat mungkin. Penanganan, menurutnya, tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah kota.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- TKD Sumbar 2026 Tak Dipotong, Pemerintah Pusat Fokus Dukung Pemulihan Pascabencana
- Gubernur Mahyeldi Siapkan WPR sebagai Solusi Jangka Panjang Atasi Tambang Ilegal di Sumbar
- Ingatkan Pemprov Sumbar, Evi Yandri: Jadikan LHP BPK Sarana Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Seleksi Komitmen SDM MBG, Ratusan Calon Relawan SPPG Surga Ikuti Interview
- Gubernur Mahyeldi Raih Anugerah Upakarya Wanua Nugraha dari Pemerintah Pusat



