Padang Panjang Bergerak Cepat Pulihkan Dampak Bencana, Masuki Masa Transisi Pemulihan

PADANG PANJANG, binews.id — Pemerintah Kota Padang Panjang terus mempercepat upaya pemulihan pascabencana setelah resmi memasuki masa transisi sejak 14 Desember 2025. Langkah ini dilakukan setelah fase tanggap darurat dinyatakan selesai, dengan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan berlangsung selama enam bulan ke depan.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan bahwa penanganan dilakukan secara menyeluruh sejak sebelum hingga pascabencana. Kesiapsiagaan telah diperkuat melalui apel gabungan lintas instansi pada 22 September 2025 dan apel kesiapsiagaan Polres Padang Panjang sebagai respons atas peringatan potensi hidrometeorologi.

Berbagai imbauan kewaspadaan juga terus disampaikan kepada masyarakat melalui media dan sosialisasi langsung di wilayah rawan longsor. BPBD Kesbangpol menyiapkan sarana kebencanaan dan mendorong masyarakat menjaga kebersihan lingkungan untuk meminimalkan risiko.

Sejak bencana terjadi pada Kamis (27/11/2025), Pemko bersama Forkopimda dan berbagai instansi langsung memastikan keselamatan warga, membuka akses yang terputus, serta mengoordinasikan seluruh penanganan melalui Posko Tanggap Darurat. Kawasan Jembatan Kembar Silaing Bawah, Koto Katik, dan Koto Panjang menjadi titik terdampak terparah.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR RI Apresiasi Respons Cepat KAI Divre II Sumbar dalam Penanganan Dampak Bencana

Tim gabungan yang melibatkan BPBD, Damkar, Dinsos, TNI--Polri, PMI, Basarnas, BNPB, serta relawan bekerja tanpa henti untuk evakuasi, pencarian korban, penyaluran logistik, layanan kesehatan, hingga operasional dapur umum. Sementara itu, pembersihan material longsor dan normalisasi sungai dilakukan bertahap untuk memulihkan infrastruktur yang rusak.

Wako Hendri menegaskan bahwa penyediaan hunian aman bagi warga terdampak menjadi prioritas utama. Sebagian warga ditempatkan di Rusunawa, sementara lainnya difasilitasi hunian kontrakan lengkap dengan logistik kebutuhan pokok serta bantuan biaya hidup Rp1,5 juta per keluarga. Layanan trauma healing juga diberikan.

Kerusakan yang ditimbulkan bencana tersebut cukup besar, dengan kerugian infrastruktur mencapai Rp190,02 miliar dan kerusakan permukiman meliputi 42 rumah rusak berat, 23 rusak sedang, dan 333 rusak ringan. Pemko telah menyalurkan atap seng dan kayu kasau bagi rumah rusak ringan, serta menyiapkan langkah lanjutan untuk pemulihan sektor pertanian dan pendidikan.

Untuk memastikan proses pemulihan berjalan komprehensif, Pemko berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan terkait rencana relokasi serta penyediaan hunian permanen. Data kerusakan juga telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat, termasuk dukungan pembangunan yang akan dilakukan oleh Willie Salim dan Ustaz Derry Sulaiman.

Baca juga: Wali Kota Solok Tegaskan Dukungan Porprov Sumbar 2026

Memasuki hari ketiga masa transisi, Tim Jitu Pasna mulai menyusun dokumen R3P sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, Basarnas dengan dukungan Pemko terus melanjutkan pencarian korban hingga seluruh proses operasional terselesaikan. (bi/Put)

Penulis: Imel
Editor: Imel