Ketua DPRD Sumbar Supardi Minta Pemprov Perketat Pengawasan Tambang

Padang, binews.id -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Sumbar Supardi menjelaskan, pada awak media di ruang kerjannya, baru -baru ini, Bahwa belakangan ini sering terjadi musibah di Sumbar, baik itu banjir bandang, longsor, dan sejumlah bencana lain, hal itu kita lihat tidak lepas dari aktivitas tambang yang tak terkendali atau menyalahi aturan .

Kembali Supardi mengatakan, 80 persen musibah tersebut terjadi karena aktivitas tambang yang tak terkendali atau menyalahi aturan," terang dia.

Untuk menindaklanjuti ini, Ketua DPRD Sumbar, Supardi menegaskan, di tahun 2020 sekarang DPRD akan meminta pemerintah provinsi (Pemprov) melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang yang ada di Kabupaten/Kota.

"Kita selusuri persoalan bencana yang terjadi di Sumbar, 80 persennya terindikasi karena pengaruh eksplorasi dari tambang-tambang yang ada di Kabupaten/Kota. Baik karena kegiatan tambang yang keluar dari titik izin, melakukan penambangan di dekat pemukiman penduduk, disebabkan oleh perambahan hutan, dan lain sebagainya," ucap Supardi

Berangkat dari persoalan ini, DPRD akan mendorong Pemprov segera menerbitkan regulasi tentang sistem pengawasan terpadu, sehingga perusahaan tambang tidak melanggar aturan dalam melakukan eksplorasi. Seluruh stekholder akan dilibatkan dalam pengawasan ini.

Lanjut , Supardi dari data Walhi kondisi Sumbar eksplorasi tambang di daerah ini memang sudah sangat memprihatinkan. Hampir tiap tahun terjadi bencana, kerusakan akibat bencana ini terindikasi karena adanya aktivitas tambang yang salah urus. Ke depan kita minta Pemprov tidak bermain-main terkait masalah ini," katanya.

Dan pihaknya akan segera mengirim surat resmi pada gubernur yang isinya meminta agar seluruh proses perizinan tambang ditunda dulu, kemudian untuk izinnya yang akan diperpanjang agar juga ditunda dulu, sehingga pemerintah daerah bisa melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh untuk masalah ini.

Dia berharap, untuk pemerintah kabupaten/kota, dalam menerbitkan analisis dampak lingkungan (Amdal) hendaknya melakukan kajian mendalam. Jika dampak kerugian lebih besar dari pada keuntungan, maka jangan dikeluarkan Amdalnya.

Menurut dia , pada saat melakukan , reses beberapa hari lalu, dia menerima laporan beberapa aktivitas tambang, hal seperti itu semestinya segera mendapat perhatian, Sepertinya di Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Pada daerah itu, ada IUP yang dikeluarkan berada pada pemukiman penduduk, sementara di PLTU Ombilin Kota Sawalunto, kerusakan mesin yang terjadi menyebabkan tercemarnya udara.

PLTU Teluk Sirih, Kota Padang juga memiliki masalah. Memang mesin yang digunakan impor dari luar negeri. Namun kondisinya sudah tua. "Beberapa waktu lalu saya juga telah meninjau aktivitas tambang di Limapuluhkota, pada daerah itu ada IUP yang dikeluarkan lebih besar dari besar wilayah nagari yang ada di sana" katanya.

Menurut dia, dalam ranah ini banyak oknum yang bermain dan mengambil keuntungan dari perizinan. Kondisi yang terjadi di Limapuluhkota, tidak berbeda jauh dengan kabupaten/kota lainnya. Supardi menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan seluruh hasil temuan di lokasi tambang. Temuan tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan pembenahan terhadap aktivitas tambang yang ada di kabupaten/kota.

Penulis: Imel
Editor: BiNews