Sosialisasi Perda AKB, Tim III Pemprov Bersama Pjs Wako Solok Bagikan Masker

Walikota katakan, dengan diberlakukan perda ini tentu penerapan disiplin protokol kesehatan menjadi kebiasaan masyarakat dalam memutus mata rantai covid 19.

"Mari kita terapkan pelaksanaan perda ini kota Solok dengan baik, dukungan forkopimda dan potensi masyarakat kota Solok tentunya akan memberikan percepatan adaptasi kebiasaan baru tersebut berjalan baik di tengah-tengah masyarakat kita," harapnya.

Tim III Sosialisasi Perda no 6 tahun 2020 terdiri dari utusan Danrem 032 Wirabraja, Rektor Universitas Andalas, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua KADIN Sumbar, Ketua ASITA Sumbar, Ketua PHRI Sumbar, Ketua APINDO Sumbar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Dinas Perindag Provinsi Sumbar, Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumbar, Biro Humas Setda Provinsi Sumbar, Pol PP, Dinas Kominfo Provinsi Sumbar,TNI, Polri, Balitbang Provinsi Sumbar.

Baca juga: Wako Bukittinggi Erman Safar Salurkan PKH Triwulan

Sosialisasi Perda ini dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjamin kepastian hukum pelaksanaan New Normal sesuai yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, Gubernur Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sepakat membuat pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan daerah.

Penetapan dan penerapan kondisi tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 didasarkan atas kesepakatan dari Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.

Perda yang dibuat merupakan perda yang langsung dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 Ayat (3) dan ketentuan pasal 4 ayat (5) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Dengan demikian, Kabupaten/Kota tidak perlu lagi membuat Perda yang sama. (*)

(rilis-humas/binews.id)

Penulis: Imel
Editor: BiNews